DEMOKRASINEWS : Fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan dengannya juga dapat berjalan baik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 7 September 2020.
“Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan,” ujarnya.
Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk benar-benar berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Dari penanganan pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun juga akan pulih mengikuti.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.
“Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan,” tuturnya.
Menurut Presiden, banyak orang yang justru merasa aman ketika selesai beraktivitas dan kembali ke dalam rumah. Demikian halnya dengan ketika telah sampai ke dalam kantor maupun pabrik selepas perjalanan dari rumah.
Padahal, di manapun kita berada, terdapat protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang harus tetap diperhatikan dan dilakukan dengan ketat.
“Selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan, klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati. Dalam perjalanan, masuk kantor, kita juga merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan,” kata Presiden.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang. Bahkan, Presiden meminta tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal tersebut.
“Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras,” ucapnya.
Lebih jauh, berkaitan dengan uji usap Covid-19, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pelaksanaan uji tersebut dilakukan dengan lebih terencana sehingga dapat dilakukan secara merata di wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti beberapa di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap di masing-masing wilayah yang ada.
“Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang tesnya masih rendah sekali,” ujar Presiden.
Terakhir, Kepala Negara juga sekali lagi menekankan pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya,” tandasnya.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Tim Redaksi DemokrasiNews
