DEMOKRASINEWS, Bandarlampung, 13 November 2026 – YLBHI-LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung segera menuntaskan penanganan kasus dugaan adanya mafia tanah di Desa Sripendowo dan delapan desa lainnya di Kabupaten Lampung Timur. Desakan ini menguat setelah Kapolda Lampung dan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung menerima penghargaan Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
LBH Bandar Lampung menilai penghargaan tersebut harus dibuktikan melalui langkah konkret dalam memberantas mafia tanah, termasuk menuntaskan perkara yang telah lebih dari dua tahun menjadi keresahan masyarakat.
Kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat pada 29 Mei 2024. Perkara tersebut kemudian berlanjut dengan penerbitan Laporan Polisi Nomor STTLP/B/752/X/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG pada 1 Oktober 2026.
Atas dasar itu, LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung segera meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan, mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memproses hukum siapa pun yang terbukti terlibat. Pengusutan harus menjangkau seluruh pihak, mulai dari perangkat desa, oknum internal pertanahan, hingga pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik praktik tersebut.
LBH menegaskan, penanganan kasus ini menjadi salah satu tolok ukur keseriusan dan komitmen Polda Lampung dalam memberantas praktik mafia tanah, sekaligus memastikan penghargaan yang diterima sejalan dengan perlindungan hak masyarakat.
Dampak perkara tersebut tidak kecil. Lebih dari 2.000 warga disebut menggantungkan kehidupan pada lahan yang menjadi objek persoalan. Hingga kini, masyarakat masih dihantui keresahan menyusul ancaman pelelangan tanah yang selama ini mereka garap.
Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah seseorang yang mengaku sebagai pegawai Bank BRI Kalianda mendatangi warga Desa Sripendowo untuk mencari objek tanah.
Berdasarkan informasi yang diterima LBH Bandar Lampung, BRI disebut berencana melelang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga bermasalah karena dijadikan agunan kredit oleh pihak yang diduga berkaitan dengan praktik mafia tanah tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai proses penerimaan agunan dan pengawasan terhadap objek jaminan kredit. Pasalnya, tanah yang dipersoalkan tersebut disebut telah memiliki catatan permasalahan hukum.
LBH Bandar Lampung menyebut sertifikat atas objek tanah tersebut telah dibekukan oleh BPN Lampung Timur. Selain itu, perkara terkait juga sedang dalam penyelidikan Polda Lampung, sementara lahan masih dikuasai dan digarap oleh para petani.
Karena itu, LBH Bandar Lampung mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera mengambil langkah tegas, transparan, dan terukur. Perlindungan terhadap hak masyarakat harus menjadi prioritas agar warga tidak kehilangan sumber penghidupan akibat dugaan praktik mafia tanah.
Penuntasan perkara ini diharapkan tidak berhenti pada penanganan administratif, tetapi juga mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi ribuan warga terdampak.(Red/Prie).
