DEMOKRASINEWS, Lampung Timur, 11 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk empat wilayah perencanaan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengarahkan pembangunan daerah, memperkuat kepastian pemanfaatan ruang, membuka peluang investasi, serta menjaga keberlanjutan.
Empat wilayah yang menjadi fokus penyusunan RDTR tersebut meliputi Kecamatan Way Jepara, Sekampung Udik, Labuhan Maringgai, dan Pasir Sakti.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari yang berlangsung di Aula Hotel Tirta Kencana, Kecamatan Bandar Sribhawono, Selasa dan Rabu 10 s/d 11 November 2026. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, para kepala desa dari empat kecamatan yakni Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Sekampung Udik, Way Jepara serta perwakilan DPRD Lampung Timur dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Penyusunan materi teknis dan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) RDTR ini diarahkan untuk menyediakan pedoman pemanfaatan ruang yang lebih terperinci, terukur, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Selain menjadi instrumen pengendalian pembangunan, RDTR juga memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan kepastian tata ruang, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha sekaligus memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Potensi Pesisir Jadi Perhatian
Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti memiliki karakteristik wilayah pesisir dengan potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor perikanan, tambak, pertanian, perdagangan, dan pariwisata.
Labuhan Maringgai diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis blue economy atau ekonomi biru. Pengembangannya mencakup perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan hasil laut, perdagangan, serta jasa pendukung agribisnis.
Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Labuhan Maringgai dan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Penet menjadi salah satu modal penting dalam memperkuat konektivitas dan distribusi hasil perikanan.
Namun, pengembangan kawasan tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan. Dokumen identifikasi awal mencatat persoalan abrasi dan perubahan garis pantai, konflik pemanfaatan ruang, banjir dan genangan, serta belum optimalnya konektivitas antarpusat kegiatan ekonomi pesisir.
Ancaman terhadap ekosistem mangrove juga menjadi perhatian. Pengembangan tambak udang yang tidak diimbangi penataan ruang terpadu berpotensi menekan keberadaan ekosistem pesisir yang berfungsi melindungi kawasan pantai dan menjadi habitat berbagai biota.
Sementara itu, Kecamatan Pasir Sakti memiliki potensi pengembangan kawasan minapolitan, khususnya perikanan budidaya air payau, pertanian, perkebunan, serta wisata alam dan ekowisata mangrove di Desa Purworejo.
Pengembangan kawasan ini membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, terutama pemerataan akses air minum melalui jaringan pipa transmisi PDAM, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan sarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Penyusunan RDTR tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penataan ruang juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan, perlindungan kawasan lindung, keberlanjutan lahan pertanian, serta mitigasi risiko bencana.
Di kawasan pesisir, perlindungan dan rehabilitasi mangrove menjadi kebutuhan penting untuk mengurangi risiko abrasi sekaligus menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Karena itu, pengembangan tambak, permukiman, industri, pariwisata, dan infrastruktur perlu diarahkan melalui pengaturan zonasi yang jelas agar tidak saling bertentangan.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RDTR. Melalui Focus Group Discussion (FGD), pemerintah dan tim penyusun dapat menghimpun informasi lokal, mengidentifikasi persoalan pemanfaatan ruang, memverifikasi batas wilayah perencanaan, serta menjaring aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan.
Masukan masyarakat nantinya menjadi bahan penyempurnaan delineasi wilayah, analisis RDTR, identifikasi isu lingkungan strategis, dan perumusan arah pengembangan kawasan.
Menuju Kepastian Pembangunan Daerah
Penyusunan RDTR Kabupaten Lampung Timur ditargetkan menghasilkan dokumen fakta dan analisis, buku rencana, peta digital skala 1:5.000, kajian kebijakan, rancangan peraturan kepala daerah, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Keberadaan dokumen tersebut diharapkan mampu memperkuat keterpaduan pembangunan, memberikan kepastian pemanfaatan ruang, meningkatkan daya tarik investasi, dan mencegah konflik penggunaan lahan.
Pada akhirnya, keberhasilan RDTR tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat, melindungi lingkungan, dan menciptakan pemerataan pembangunan.
Dengan penataan ruang yang terarah dan partisipatif, potensi wilayah Lampung Timur diharapkan dapat berkembang secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
DemokrasiNews.co.id Mengawal Informasi, Membangun Demokrasi. (Red/ Supriyono)
