DEMOKRASINEWS, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi longsor di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/3/2026) pagi.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan pascalongsor berjalan cepat serta mengutamakan keselamatan petugas dan warga di sekitar lokasi.
Usai peninjauan, Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan normalisasi Sungai Ciketing yang sempat tertutup material longsoran sampah.
“Di lapangan tadi saya memutuskan agar Sungai Ciketing segera dinormalisasi. Manfaatnya sangat besar bagi warga, karena jika aliran sungai tertutup, akses jalan di sekitarnya juga ikut terhambat,” ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.
Pramono menjelaskan, setiap hari TPST Bantargebang menerima kiriman sampah dari Jakarta sekitar 7.400 hingga 8.000 ton. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemilahan sampah untuk mengurangi beban tempat pengolahan tersebut.
“Bantargebang memang harus mulai ada pembatasan karena daya tampungnya sudah sangat terbatas. Sambil menunggu zona 4A dipulihkan, sementara pengiriman sampah dialihkan ke zona 3 serta dua zona baru yang sedang disiapkan sebagai lokasi sementara,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pengoperasian fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara sebagai solusi pengelolaan sampah jangka menengah.
Saat ini fasilitas tersebut masih dalam tahap uji coba dan persiapan operasional bersama para pakar agar dapat berfungsi secara ramah lingkungan, aman, serta tidak mengganggu masyarakat sekitar.
“Saya menargetkan RDF Rorotan nantinya bisa membantu mengurangi sekitar 1.000 sampai 1.500 ton sampah per hari. Mudah-mudahan proses commissioning segera selesai sehingga fasilitas ini bisa beroperasi secara normal,” ujarnya.
Longsor di zona 4A TPST Bantargebang diduga dipicu hujan ekstrem pada Minggu (8/3) dengan curah hujan mencapai 264 mm per hari. Longsoran tersebut menutup jalan operasional serta aliran Sungai Ciketing sepanjang sekitar 40 meter.
Dalam peristiwa tersebut, empat orang dilaporkan meninggal dunia dan lima orang mengalami luka ringan.
Pemprov DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban. Petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Dinas Lingkungan Hidup yang meninggal dunia akan menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, sementara biaya pengobatan korban luka dan bantuan sosial bagi warga terdampak ditanggung pemerintah daerah.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga telah mengaktifkan operasi tanggap darurat untuk memastikan keselamatan petugas, menangani korban, serta menstabilkan area longsor agar layanan pengelolaan sampah dapat segera pulih.
Penanganan dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Basarnas, Polda Metro Jaya, TNI, BPBD DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta aparat wilayah setempat.
Proses evakuasi didukung 19 unit ekskavator alat berat dan tujuh ambulans yang bekerja secara intensif di lokasi. (Red/Rilis Humas Pemprov DKI Jakarta)
