DEMOKRASINEWS, Kendal – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat curhatan dari pera petani dan nelayan di Kendal jika pasokan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mereka masih kurang. Mendengar itu, Ganjar langsung menghubungi Pertamina dan BPH Migas agar alokasi solar untuk nelayan bisa ditambah dan akses dipermudah.
Berdasarkan keterangan dari nelayan di Kampung Nelayan Bandengan, pasokan BBM subsidi di daerah itu masih kurang. Bahkan jumlah pasokan sering tidak menentu, membuat nelayan kesulitan melaut.
“Kita bicara lagi dengan BPH Migas dan Pertamina agar alokasinya bisa ditambah. Karena ini rakyat kecil yang hari ini memang butuh untuk itu. Maka kalau ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka, nelayan itu mungkin kalau akses minyaknya gampang juga bisa terima,” kata Ganjar usai mengecek pasokan solar bagi nelayan di SPBN Kampung Nelayan Bandengan, Kendal.
Ganjar juga mendapat informasi dari Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto jika alokasi BBM subsidi untuk nelayan di Kendal masih kurang sekitar 6000 kiloliter.
“Kita lihat SPBN ini ternyata jalan. Hanya saja, sampai hari ini dari kuota yang diperlukan masih kurang. Secara keseluruhan di Kabupaten Kendal masih kurang,” kata Ganjar.
Sementara itu, selain meninjau langsung pasokan solar untuk nelayan, Ganjar juga menyerahkan bantuan kepada 1.019 nelayan di Kendal yang memiliki Kartu Nelayan Jateng penerima BBM subsidi.
Kampung Nelayan Bandengan mendapatkan kuota terbanyak dengan jumlah 413 nelayan. Bantuan itu diberikan sebagai insentif dampak kenaikan BBM dan inflasi. Sementara untuk total anggaran bantuan nelayan se Jateng senilai Rp 4.743.750.000 untuk 14.375 nelayan.
Ganjar juga menyerahkan asuransi nelayan tahun anggaran 2022 untuk 500 nelayan. Masing-masing sebesar Rp 100.000.
Dalam kesempatan itu, Ganjar pun meminta HNSI, Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal, serta kelompok nelayan untuk berkoordinasi melakukan pendataan. Data ini menyangkut persoalan dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan para nelayan.
“Didata kebutuhannya seperti apa. Sehingga nanti hitung-hitungan yang kurang, seperti yang disampaikan bupati tadi, kita akan bantu dorong untuk bisa mendapatkan. Tapi pendataannya harus bagus, sistemnya harus bagus,” tegas gubernur.
Sejauh ini, rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal masih diberikan secara manual. Rata-rata setiap hari ada 500 rekomendasi yang harus ditandatangani kepala dinas. Maka dari itu, Ganjar mendorong pendataan yang bagus, menggunakan digital atau elektronik.
“Saya membayangkan, kartu nelayannya kalau bisa digunakan per individu di sana sudah ada kuotanya, otomatis, kita tinggal mengatur saja. Itu jauh lebih gampang,” jelas Ganjar.
Sementara untuk optimalisasi tempat pelelangan ikan TPI, Ganjar meminta agar nelayan, pedagang, dan dinas terkait untuk duduk bersama. Dengan begitu persoalan dapat diselesaikan dan menguntungkan kedua belah pihak. (Tim Media GP/Pemprop Jateng)
