DEMOKRASINEWS, Jakarta –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Muhammad Tito Karnavian mengatakan, daerah perbatasan yang maju akan memperkuat sistem pertahanan nasional.
Pernyataan tersebut, disampaikan Mendagri saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa kemarin (24/05/2022).
Sebelumnya, pada hari yang sama, Mendagri juga menghadiri pembukaan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2022 berlangsung di Wanala, Kediaman Bupati Kepulauan Talaud, Sulut.
“Jadi memang salah satu program dari BNPP adalah membangun daerah perbatasan. Ini sesuai misi Bapak Presiden untuk membangun desa dan daerah-daerah perbatasan semua, sehingga terjadi pemerataan pembangunan.
Tapi khusus daerah perbatasan memiliki implikasi tambahan yang lebih luas, yaitu kalau daerah itu maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memperkuat sistem pertahanan kita,” katanya.
Mendagri menjelaskan, Pulau Miangas yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud berbeda kondisinya dengan daerah perbatasan lainnya, misalnya dengan Pulau Sekatung, Natuna.
Di Pulau Sekatung hanya terdapat pos Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Sedangkan di Pulau Miangas cukup kuat pertahanannya, karena adanya penduduk di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga adanya pos TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Meski di Pulau Miangas sudah memiliki perangkat masyarakat dan pemerintahan, Mendagri mengimbau adanya peningkatan di berbagai sektor. Apalagi data di berbagai sektor yang menjadi kebutuhan riil masyarakat telah direkap oleh bupati dan camat.
Selain itu, berbagai bantuan dari kementerian/lembaga akan sangat membantu bagi kemajuan di daerah tersebut. Bantuan itu seperti dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memberikan beasiswa bagi anak-anak di Kepulauan Talaud.
Sebagai informasi, kunjungan ke Pulau Miangas tersebut turut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Ketua Baznas Noor Achmad, Gubernur Sulut, Bupati Kepulauan Talaud. ( SetKab RI /Hms Kemendagri )
Tim DemokrasiNews
