DEMOKRASINEWS : Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, dengan prioritas wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Hal tersebut sesuai dengan prinsip pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
Menteri PUPR, Rakyat Basuki Hadimuljono, mengatakan rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Jokowi kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.000 sekolah, madrasah, dan lanjutan KDP PTN/PTKIN di seluruh Indonesia.
“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.
Direktur Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyampaikan bahwa Kementerian PUPR melaksanakan rehabilitasi sarana pendidikan ini sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara), Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara telah menyelesaikan rehabilitasi dan renovasi 12 (Dua Belas) Sekolah Dasar dan Menengah yang di bangun menembus wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Delapan di antaranya merupakan Sekolah Dasar dan empat Sekolah Menengah Pertama yang berada di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Kepala BPPW Kaltara Dony Fitriandy mengatakan, masing-masing sebanyak dua sekolah berada di Kabupaten Malinau, yakni SD Negeri 002 Sungai Tubuh dan SMP Negeri 1 Mentarang Hulu. Sementara enam sekolah berada di Perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan, yakni SMP Negeri 2 Krayan Selatan, SMP Negeri 1 Krayan Selatan, SMP Negeri 2 Krayan, SD Negeri 012 Krayan, SD Negeri 014 Krayan, dan SD Negeri 009 Krayan. Sisanya sebanyak empat sekolah berada di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, yakni SD Negeri 001 Sebatik Barat, SD Negeri 001 Sebatik Tengah, SD Negeri 002 Sebatik Tengah, dan SD Negeri 001 Sebatik Utara.
“Tantangan utama dalam rehabilitasi sekolah di kawasan perbatasan adalah kesulitan dalam transportasi material dan keterbatasan akses menuju lokasi. Misalnya, lokasi Kecamatan Sungai Tubuh sangat sulit untuk di jangkau karena harus menggunakan longboat selama 32 jam dan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama dua hari dua malam,” ujar Dony.
Tantangan utama lainnya menurut Dony adalah material bahan baku yang harus didatangkan dari luar daerah tersebut. “Untuk mencapai Kecamatan Krayan, satu-satunya akses menuju kesana hanya dengan menggunakan transportasi udara, itupun harus melapor satu minggu sebelum keberangkatan kepada pihak maskapai. Begitupun untuk Kawasan Pulau Sebatik, yang harus mengirim bahan material dari luar Pulau Sebatik,” tuturnya.
Dengan segala keterbatasan tersebut, Dony menyatakan tetap bekerja keras menyelesaikan proyek yang ada untuk membangun asa anak negeri di Perbatasan Borneo melalui peningkatan kualitas pendidikan yang setara di seluruh Indonesia. “Total alokasi anggaran rehabilitasi dan renovasi 12 sekolah tersebut sebesar Rp34 miliar. Untuk saat ini, sekolah yang dibangun telah di serah terimakan pengelolaan sementaranya kepada Pemerintah Kabupaten Malinau dan Nunukan untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar,” ucapnya. (BKP Kementerian PUPR/EN)
Sumber SetKab RI
Tim Redaksi DemokrasiNews
