DEMOKRASINEWS, Bandar Lampung – Sejak bulan Maret Tahun 2020 lalu, masyarakat dalam skala global, Nasional dan Regional menghadapi pandemi virus Covid -19, yang berimbas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas pada masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan ke sektor fiskal/keuangan pemerintah. Sehingga, diperlukan regulasi reformulasi terhadap kebijakan dan strategi pembangunan, penyesuaian terhadap kerangka pendanaan, termasuk pencermatan pada indikator kinerja beserta target-targetnya. Sehingga perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian/revisi terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.
Gubernur Lampung diwakili yang oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto pada Kamis siang kemarin (22/7/2021), membuka “Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024”. Kegiatan ini dilaksanakan secara Virtual di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Akademisi dari Universitas Lampung Teguh Endaryanto ini, dan menghadirkan beberapa narasumber dan penanggap yaitu, Directur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri Nyoto Suwignyo, DPRD Lampung Mingrum Gumay, Kepala Bappeda Propinsi Lampung Mulyadi Irsan, Kepala BPS Propinsi Lampung Faizal Anwar, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung Budi Harto Setiawan, Rektor Universitas Bandar Lampung Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Nairobi.
Selanjutnya peserta pada kegiatan ini yaitu anggota Forkopimda Plus Propinsi Lampung, Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Propinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten / Kota se-Propinsi Lampung, Kepala Instansi Vertikal, Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Propinsi Lampung, Pimpinan BUMD, dan BUMN dan Dunia Usaha, Pimpinan Parpol, Asosiasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa serta seluruh pemangku kepentingan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, Forum Konsultasi Publik yang kita laksanakan pada hari ini memiliki peranan yang sangat strategis serta menjadi bagian dari rangkaian dalam merumuskan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ke depan.
Beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur perlu terus dilanjutkan,” kata Fahrizal.
Beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Lampung antara lain :
1. Bidang Pertanian, pemerintah akan melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui Program Kartu Petani Berjaya, peningkatan daya saing komoditas unggulan seperti kopi. kakao, jagung, singkong dan udang. Revitalisasi Lada, memfungsikan BUMD untuk pengembangan produk pertanian serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2. Sektor Pariwisata, akan didorong pengembangan destinasi wisata baru di wilayah Bakauheni. Kawasan akan dirancang dengan konsep Integrated Tourism Complex dimana beberapa specifik-magnet yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya tarik pariwisata pada kawasan dimaksud, sekaligus menjadi hubungan dalam sistem jaringan pariwisata yang menghubungkan Destinasi Pariwisata Prioritas di Propinsi Lampung.
3. Infrastruktur juga menjadi prioritas untuk menjamin konektivitas antar wilayah dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan efisiensi produksi serta dalam upaya peningkatan Standar Pelayanan Minimal di Propinsi Lampung, melalui Infrastruktur Lampung Berjaya, Unit Reaksi Cepat dan Lampung Terang Berjaya.
4. Peningkatan Kwalitas SDM dalam peningkatan Daya Saing melalui upaya peningkatan aksesibilitas dan kwalitas pendidikan dan kesehatan, prevalensi gizi serta pengentasan kemiskinan dan Reformasi Birokrasi. Penguatan sistem dan kualitas layanan kesehatan masyarakat akan dilanjutkan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana kesehatan serta pemenuhan sumber daya kesehatan. Selanjutnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga diarahkan dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas yang tenaga kerja turun selama pandemi virus Covid-19. (*)
Tim DemokrasiNews
