DEMOKRASINEWS, Jakarta,23 Agustus 2026 — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat pendataan kerusakan rumah akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga hari kedelapan, Sabtu (22/8/2026), tercatat 53.971 unit rumah mengalami kerusakan di tujuh kabupaten terdampak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.006 unit rumah rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan. Data tersebut masih bersifat sementara karena proses verifikasi dan validasi di lapangan terus dilakukan.
Pendataan dilakukan secara paralel dengan penanganan fase tanggap darurat sesuai arahan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat sekaligus menjadi dasar penentuan dukungan pada tahapan pemulihan.
Melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB telah mengerahkan tim ke tujuh kabupaten terdampak untuk mempersiapkan proses verifikasi dan validasi data kerusakan rumah.
Berdasarkan pembaruan data per Sabtu (22/8), kerusakan rumah tersebar di Kabupaten Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, dan Sikka.
Rinciannya sebagai berikut:
- Nagekeo: 4.829 rumah, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.
- Ende: 3.953 rumah, terdiri atas 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.
- Manggarai: 7.045 rumah, terdiri atas 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.
- Manggarai Timur: 17.039 rumah, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.
- Manggarai Barat: 9.402 rumah, terdiri atas 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.
- Ngada: 8.129 rumah, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.
- Sikka: 3.574 rumah, terdiri atas 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.
BNPB menegaskan, angka tersebut belum merupakan data final. Seluruh data masih harus melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi faktual di lapangan.
Adapun data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, proses penginputan data untuk Kabupaten Manggarai masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari ke depan.
Di Kabupaten Nagekeo, verifikasi telah dilakukan selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB. Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
Sebaliknya, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan adanya ketidaksesuaian, proses verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan data kerusakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendataan kerusakan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan dalam proses verifikasi dan validasi lapangan.
Khusus rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
Untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, BNPB merencanakan bimbingan teknis (bimtek) pada Selasa (25/8/2026). Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah di masing-masing kabupaten terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto sebelumnya menekankan bahwa pendataan yang akurat merupakan fondasi dalam menentukan bentuk dan sasaran dukungan pemerintah kepada masyarakat terdampak.
Karena itu, proses pendataan tidak perlu menunggu berakhirnya fase tanggap darurat. Pendataan dilakukan sejak dini secara paralel agar kebutuhan pemulihan dapat dipersiapkan secara lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
BNPB bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam penanganan dampak gempa. Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari persiapan menuju tahap pemulihan.
Dengan dukungan data yang valid, BNPB dan pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan bantuan dan dukungan pemulihan bagi masyarakat terdampak gempa bumi M 7,7 Flores diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.(Red/Rls Hms BNPB)
