DEMOKRASINEWS, Lampung Utara, 19 Juni 2026 – Kabar menggembirakan datang bagi para orang tua calon siswa SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menegaskan bahwa sekolah tidak lagi diperbolehkan mewajibkan pembelian seragam melalui sekolah maupun pihak tertentu yang ditunjuk.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Disdikbud Lampung yang ditujukan kepada seluruh SMA, SMK, dan SLB di wilayah Lampung. Melalui aturan itu, pengadaan seragam sepenuhnya diserahkan kepada orang tua atau wali murid, sehingga mereka memiliki kebebasan menentukan tempat pembelian sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing-masing.
Selain itu, siswa juga diperbolehkan menggunakan seragam milik kakak, saudara, atau kerabat yang masih layak pakai. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa sekolah tidak boleh membuat kebijakan yang memberatkan wali murid, termasuk mewajibkan pembelian seragam baru setiap tahun ajaran maupun saat penerimaan peserta didik baru.
“Wali murid diberikan kebebasan memilih tempat membeli seragam. Orang tua dapat membeli di koperasi sekolah, toko seragam, ataupun tempat lain sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing,” ujar Thomas.
Menurutnya, kebijakan tersebut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai pakaian seragam sekolah, yakni meliputi seragam nasional, seragam pramuka, serta seragam khas sekolah sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Meringankan Beban Ekonomi Keluarga
Thomas menjelaskan, kebijakan ini lahir dari kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Selain memberikan keleluasaan kepada orang tua, aturan tersebut juga diharapkan mampu menghapus praktik penjualan seragam yang selama ini sering menjadi sorotan karena dianggap memberatkan.
“Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mencegah praktik penjualan seragam yang memberatkan orang tua siswa,” katanya.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai sejalan dengan semangat pemerataan akses pendidikan yang lebih terjangkau dan inklusif.
Sekolah Siap Jalankan Kebijakan
Dukungan terhadap kebijakan Disdikbud Lampung juga datang dari pihak sekolah. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMAN 3 Kotabumi, Bambang Nopriadi, menyatakan kesiapan sekolah untuk menjalankan arahan yang telah diterbitkan oleh pemerintah provinsi.
“Kami sangat mendukung edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan terkait larangan pengadaan seragam oleh pihak sekolah, yang selanjutnya diserahkan kepada masing-masing orang tua siswa,” ujar Bambang.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak tanpa harus terbebani oleh biaya tambahan yang tidak sedikit.
Suara Orang Tua: Angin Segar di Tengah Kebutuhan Pendidikan
Respons positif juga datang dari kalangan wali murid. Yanti, warga Tanjung Aman, Kotabumi, Lampung Utara, mengaku selama ini biaya pembelian seragam menjadi salah satu pengeluaran yang cukup besar saat memasuki tahun ajaran baru.
Ia menuturkan bahwa orang tua sering kali harus membeli berbagai jenis seragam dengan harga yang tidak murah. Belum lagi jika ukuran pakaian yang dibeli tidak sesuai dan harus diperbaiki kembali.
“Kalau dulu kami harus membeli seragam yang sudah ditentukan sekolah. Ada seragam batik, pakaian olahraga, dan beberapa jenis lainnya. Kadang setelah dibeli ukurannya tidak sesuai sehingga harus dikecilkan atau diperbaiki lagi. Tentu hal itu menambah biaya,” ungkapnya.
Yanti menilai kebijakan baru ini memberikan keleluasaan bagi keluarga untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi masing-masing. Orang tua dapat memilih membeli seragam di tempat yang menawarkan harga lebih terjangkau atau memanfaatkan seragam yang masih layak digunakan.
Meski demikian, ia berharap pemerintah tetap memberikan pedoman mengenai standar kualitas bahan seragam agar tidak menimbulkan kesenjangan yang mencolok di lingkungan sekolah.
“Kalaupun orang tua nanti membeli sendiri di toko atau tempat lain, kami berharap jenis seragam yang ditentukan menggunakan kualitas standar atau sedang. Sebab, masih banyak siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas,” katanya.
Pendidikan yang Lebih Terjangkau dan Berkeadilan
Kebijakan Disdikbud Lampung ini dinilai sebagai langkah progresif yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan kebebasan kepada orang tua dalam pengadaan seragam sekolah, biaya pendidikan diharapkan menjadi lebih ringan tanpa mengurangi kedisiplinan maupun identitas siswa di lingkungan sekolah.
Bagi banyak keluarga, kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan aturan administratif, melainkan bentuk perhatian nyata pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang lebih terjangkau, inklusif, dan berkeadilan.
“Yang pasti kami sangat mendukung gebrakan baru dari Kadisdikbud Provinsi Lampung, Pak Thomas. Semoga ini benar-benar bisa membantu orang tua murid,” pungkas Yanti.( Red/JM )
