DEMOKRASINEWS, Jakarta – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama pemerintah pusat dan daerah sepakat meningkatkan deteksi dini serta respons cepat terhadap potensi gangguan yang dapat terjadi selama periode libur Lebaran. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, mengatakan pemerintah juga memastikan ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan pokok dan bahan bakar bagi masyarakat.
“Pemerintah memastikan ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan pokok dan bahan bakar, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, serta menjamin kelancaran mobilitas masyarakat selama rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idulfitri Tahun 2026,” ujar Lodewijk saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Lebaran di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (11/3/26).
Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menjamin kelancaran arus lalu lintas, baik saat mudik maupun arus balik Lebaran.
“Kita harus menekan angka kejahatan, pelanggaran lalu lintas, tingkat kecelakaan, serta jumlah korban jiwa akibat kecelakaan selama periode mudik,” kata Lodewijk.
Menurutnya, melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi terkait dapat semakin memperkuat kesiapan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama Ramadan dan Idulfitri 2026.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wakil Menteri Kesehatan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kepala BP BUMN, Kepala BMKG, Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Polri, Wakil Kepala BIN, Kabais TNI, Asops Panglima TNI, Astamaops Kapolri, Kabaintelkam Polri, Kakorlantas Polri, Direktur Utama Pertamina, Direktur Utama PLN, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam. (Red/ Sumber: Rilis Siaran Pers No. 91/SP/HM.01.02/POLKAM/3/2026)
