DEMOKRASINEWS, Lampung Timur – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung mendorong masyarakat untuk memahami prosedur migrasi aman melalui kegiatan Pelatihan Teknis Prosedur Migrasi Aman, Akses Layanan, dan Pendampingan Kasus dalam rangka pembentukan Multi-Stakeholder Forum (MSF) dan Desa Migran Emas (DEMIMAS).
Kepala BP3MI Lampung, Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Provinsi Lampung mencapai 209.160 orang, yang sebagian besar merupakan remaja lulusan SLTA/SMK sederajat dan strata satu (S1). Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk memilih bekerja di luar negeri karena tergiur gaji yang lebih tinggi.
“Lapangan pekerjaan di dalam negeri masih terbatas, sehingga banyak warga memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kami terus mengedukasi agar mereka berangkat secara prosedural dan aman,” ujar Ahmad Fauzi.
Data BP3MI mencatat Lampung Timur menjadi daerah dengan jumlah penempatan PMI tertinggi di provinsi tersebut, yakni 9.652 orang. Secara keseluruhan, total penempatan PMI asal Lampung mencapai 25.162 orang, terdiri dari 15.252 orang di sektor informal dan 9.910 orang di sektor formal.
Selain memberikan kontribusi tenaga kerja, para PMI juga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Nilai remitansi PMI secara nasional mencapai Rp253,3 triliun, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah asal.
Lebih lanjut, Ahmad Fauzi menjelaskan bahwa BP3MI memiliki tiga fungsi utama, yaitu pelayanan pelindungan, penempatan, dan informasi bagi para calon pekerja migran.
BP3MI juga membuka berbagai skema penempatan kerja, seperti G to G (Government to Government) dan P to P (Private to Private). Melalui program G to G, Indonesia bekerja sama dengan negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.
Untuk Jepang, saat ini dibuka dua sektor utama, yaitu:
Nurse (Kangoshi): asisten perawat di rumah sakit dengan kontrak tiga tahun.
Careworker (Kaigofukushishi): perawat lansia dengan kontrak empat tahun.
Selain itu, Jepang juga membuka peluang kerja di 16 sektor lainnya, antara lain manufaktur, perikanan, konstruksi, pertanian, pariwisata, restoran, hotel, transportasi, teknologi, keuangan, pendidikan, dan kesehatan.
Calon pekerja yang ingin mengikuti program G to G Jepang harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berusia maksimal 35 tahun, lulusan D3/D4/S1 Keperawatan atau Ners, tidak bertato atau bertindik, serta bersedia ditempatkan di posisi nurse atau careworker. Gaji yang ditawarkan berkisar antara ¥100.000–¥200.000 per bulan, dengan biaya pelatihan bahasa dan visa ditanggung pemerintah Indonesia dan Jepang.( Red/Prie)
