DEMOKRASINEWS,Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 bersama pengusaha, organisasi perangkat daerah (OPD), dan asosiasi di Hotel Emersia, Kamis (30/10/2025).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung, Bani menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya.
“Kemampuan kita merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sangat bergantung pada data yang akurat. Karena itu, Sensus Ekonomi menjadi instrumen krusial untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berada di tangan BPS, melainkan hasil dari sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, dunia usaha sebagai penyedia data, sedangkan akademisi dan media memperkuat literasi serta komunikasi publik mengenai pentingnya sensus ekonomi.
Pemprov Lampung berharap pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dan terbuka dalam memberikan data ekonomi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi energi berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi Lampung yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dalam konteks transformasi digital, gubernur juga menyoroti tiga pilar strategis pembangunan data dan layanan publik, yakni Satu Data Indonesia (SDI), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Lampung-In sebagai implementasi digitalisasi di daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa pembangunan yang efektif mustahil terwujud tanpa dukungan data yang valid dan akurat.
“Di era sekarang, data adalah mata uang baru. Tanpa data yang kuat, kebijakan hanya akan menjadi asumsi. Data yang tidak berkualitas menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Ahmadriswan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret aktivitas ekonomi secara utuh di seluruh Lampung — mulai dari usaha mikro hingga industri besar. Pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026, dengan metode kunjungan langsung dan sistem daring (online).
Ia juga menegaskan prinsip kerahasiaan data yang dijaga ketat oleh BPS. Data yang dipublikasikan merupakan data agregat, bukan individu, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir akan penyalahgunaan informasi.
“Kami tidak menggunakan istilah jujur atau tidak jujur, melainkan data apa adanya. Data yang diberikan Bapak/Ibu akan menjadi dasar indikator ekonomi Lampung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmadriswan menyebut hasil sensus akan bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha, karena dapat menjadi referensi dalam strategi bisnis, analisis pasar, dan identifikasi peluang usaha baru.
“Data ini dari Bapak/Ibu, untuk Bapak/Ibu, dan oleh Bapak/Ibu. Dengan semangat kolaborasi, kami optimistis Sensus Ekonomi 2026 di Lampung akan sukses dan berkontribusi pada visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.
(Red/Ato/Prie/Rls Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
