DEMOKRASINEWS, Lampung Timur – Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria untuk menangani persoalan lahan yang selama ini meresahkan masyarakat.
Gugus tugas melibatkan unsur forkopimda, BPN, hingga perwakilan petani, dengan tujuan mencari solusi adil tanpa memicu konflik horizontal.
Puluhan petani di Kecamatan Bandar Sribhawono menyambut penuh semangat kedatangan Bupati Ela Siti Nuryamah pada Sabtu (30/8/2025).
Kehadiran orang nomor satu di Lampung Timur itu menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini resah dengan status lahan garapan mereka.
Ela menegaskan pemerintah daerah hadir untuk merangkul semua pihak. “Kami ingin semua pihak mendapatkan kepastian hukum secara adil,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar persoalan lahan tidak berkembang menjadi konflik antarwarga, sehingga musyawarah dan pendekatan persuasif dipilih sebagai jalan terbaik.
Dalam sambutannya, Ela mengumumkan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria yang terdiri dari pimpinan forkopimda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perwakilan petani.
Gugus tugas ini akan bekerja intensif membagi peran sesuai bidang masing-masing. Salah satu langkah awal, BPN Lampung Timur telah menonaktifkan sementara 177 sertifikat tanah demi menetralkan konflik.
Menurut data pemerintah daerah, total luas lahan yang tengah dipersoalkan mencapai 401 hektare, dengan status sengketa antara penggarap dan pihak pemegang sertifikat.
“Semua akan kita susun bersama. Tidak ada yang ditinggalkan, baik penggarap maupun pemegang sertifikat,” kata Ela.
Ia meminta masyarakat bersabar dan percaya pada proses yang sedang berjalan. “Kita tidak bisa instan. Semua harus melalui prosedur. Tapi percayalah, kami akan berdiri untuk rakyat,” tegasnya.
Para petani yang hadir mengaku lega dengan langkah pemerintah. “Selama ini kami resah. Tapi dengan datangnya Bu Bupati, kami merasa ada harapan baru,” ujar salah seorang petani.
Dengan adanya gugus tugas ini, pemerintah daerah berharap persoalan lahan di Desa Wana, Kecamatan Melinting, dan wilayah lain di Lampung Timur segera menemukan titik terang, sekaligus memberikan kepastian hukum yang berpihak pada rakyat. (Red/Rls/Pri/Ava)
