DEMOKRASINEWS, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyambut baik langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan kesiapan untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam forum koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi petani singkong Lampung dan kebijakan daerah yang telah lebih dahulu diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Mirza menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan kabar baik bagi para petani dan pelaku industri singkong di Lampung.
“Setelah kami menetapkan harga dasar singkong melalui Instruksi Gubernur, kami juga intensif mendorong agar pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis dalam pengendalian impor,” ujar Gubernur Mirza.
Sebelumnya, Pemprov Lampung telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mempertimbangkan kadar pati (aci). Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dan respons atas gejolak harga yang merugikan produsen lokal.
Lebih lanjut, Gubernur Mirza menegaskan pentingnya keberpihakan kepada petani. “Kita boleh kompetitif, tapi tidak boleh mengorbankan petani. Instruksi ini adalah langkah sementara yang kami ambil sambil menanti keputusan nasional yang lebih komprehensif,” lanjutnya.
Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyatakan bahwa pihaknya telah membahas usulan lartas secara internal dan siap mengangkat isu ini dalam forum koordinasi lintas kementerian.
Pembahasan akan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Gubernur Mirza juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperkuat regulasi dalam mendukung kebijakan tersebut. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harga di lapangan akan dilakukan bersama aparat kepolisian dan DPRD.
“Langkah ini bukan hanya soal harga, tapi tentang keberpihakan. Kita ingin petani singkong Lampung mendapat perlindungan yang setara dengan kontribusinya bagi perekonomian daerah dan nasional,” pungkas Gubernur Mirza. (Red/Rls Diskominfotik Lampung)
