DEMOKRASINEWS, Tuban – Gempa yang terjadi dan berpusat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada hari Jumat (23/3), sebabkan 143 kepala keluarga terdampak di wilayah Jawa Timur.
Berdasarkan laporan yang dirangkum oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB hingga Sabtu (23/3) pukul 00.20 WIB, rincian kepala keluarga terdampak ialah Kabupaten Tuban 10 kepala keluarga, Kabupaten Gresik 130 kepala keluarga, Kabupaten Pamekasan satu kepala keluarga dan Kota Surabaya dua kepala keluarga.
Gempa tersebut mengakibatkan sejumlah infrastruktur alami kerusakan bervariasi, di Kabupaten Tuban tercatat empat unit rumah rusak berat, empat unit rumah rusak sedang dan dua unit rumah rusak ringan. Selain itu terdapat satu balai desa alami kerusakan cukup parah dan satu fasilitas ibadah alami rusak ringan, serta satu kandang milik warga roboh akibat guncangan gempa.
Selanjutnya pada Kabupaten Gresik terdapat 19 unit rumah alami rusak berat, 61 unit rumah rusak sedang dan 50 unit rumah alami rusak ringan. Sejumlah fasilitas umum juga alami kerusakan seperi dua fasliltas Pendidikan rusak ringan, satu fasilitas Pendidikan rusak sedang, dua masjid rusak berat, satu musola rusak sedang, satu masjid rusak ringan, satu kantor desa dan satu Gedung perkantoran rusak ringan, serta RSUD Umas Mas’ud Sangkapura alami kerusakan ringan.
Untuk wilayah Kabupaten Pamekasan tercatat satu unit rumah warga alami rusak ringan. Sementara itu di Kota Surabaya terdapat dua unit rumah warga alami rusak ringan, RS Unair dan RSUD M Soewandhi alami kerusakan ringan. Sementara itu RSUD Soetrasno di Kabupaten Rembang turut terdampak yang sebabkan pasien dievakuasi keluar gedung.
BPBD setempat hingga kini masihterus melakukakan penanganan darurat bencana, antara lain melakukan pendataan dan monitoring di sejumlah lokasi, kemudian mendirikan tenda pengungsian di halaman RS Unair Surabaya. Selanjutnya mengirimkan personil menuju pusat gempa di Pulau Bawean dengan menggunakan kapal dengan membawa kendaraan roda dua, tenda pengungsi, terpal plastik, makanan siap saji guna melakukan penanganan lebih lanjut di wilayah tersebut. (Rls BNPB RI)