DEMOKRASINEWS, Jakarta –Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian bersama jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (14/2/2022), anggota Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian untuk mewaspadai inflasi pangan pada tahun 2022 yang diprediksi lebih tinggi. Mahalnya harga kedelai juga menjadi perbincangan hangat saat Komisi IV DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Gejolak harga pangan tahun 2022 diperkirakan bergerak lebih tinggi dibandingkan 2021, hal ini disebabkan kenaikan konsumsi masyarakat yang belum diimbangi dengan perbaikan rantai pasok yang membuat harga pangan terus bergejolak meskipun pasokan memadai.
Dilansir dari media Parlentaria Johan Rosihan Anggota Komisi IV DPR RI menuturkan perkiraan inflasi pangan dapat melampaui 3,5 persen pada tahun 2022 ini, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 lalu yang berada di angka 3,2 persen. Hal ini disampaikannya pada saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian bersama jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin kemarin (14/2/2022).
Pada kesempatan tersebut, Johan menagih janji Kementerian Pertanian (Mentan) untuk mengatasi persoalan kedelai terkait prediksi inflasi pangan dan naiknya harga tahu tempe menjelang Bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba. “Bulan Maret ini diprediksi harga tahu tempe bakal melonjak, maka Mentan mesti menunaikan janjinya untuk mengatasi kekurangan produksi dan gejolak harga kedelai sebagai bahan baku utama dari tahu dan tempe,” tegas Johan.
“Saya minta Mentan mewaspadai beberapa komoditas pangan yang sering bergejolak terutama pada momen bulan puasa dan lebaran, pemerintah harus menjamin ketersediaan dan kemananan pasokan melalui produksi dalam negeri, dan negara tidak boleh sepenuhnya bergantung dengan impor karena saat ini harga pangan dunia yang masih tinggi serta biaya logistic yang belum normal akan selalu berpengaruh pada gejolak harga komoditas pangan,” urai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Wakil rakyat dari Dapil NTB ini mempertanyakan capaian produksi komoditas kedelai yang hanya 211.265 ton padahal rata-rata kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 2.825.219 ton pada tahun 2021 kemarin. “Ini artinya pemerintah terus berencana impor kedelai setiap tahun, termasuk tahun 2022 berencana impor kedelai sebesar 2.521.224 ton tanpa ada upaya untuk swasembada. Janji Mentan untuk meningkatkan produksi kedelai dalam dua kali masa tanam akan terus ditagih rakyat,” jelasnya.
Dikatakan Johan, kenaikan harga pangan sangat memukul bisnis UMKM, contohnya keluhan produsen tempe tahu di berbagai daerah atas tingginya harga kedelai sehingga mereka protes atas mahalnya harga kedelai. “Kita lihat pemerintah telah gagal meningkatkan produksi kedelai untuk kepentingan UMKM, contohnya janji Mentan untuk peningkatan produksi kedelai tidak terlaksana,” ujar Johan.
Persoalan kedelai ini harus serius diatasi pemerintah sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat Indonesia, “saya tekankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan impor tapi memaksimalkan penyerapan dari produksi lokal dan berupaya meningkatkan anggaran untuk peningkatan produksi dan kualitas agroindustri yang berdaya saing global,” pungkas Johan. (dep/sf)
Tim DemokrasiNews
