DEMOKRASINEWS, Kalimantan Utara – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Penyerahan sertifikat tersebut digelar di Gedung Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan, Selasa (21/12/2021).
“Saya senang pada siang hari ini Bapak-Ibu semuanya telah memegang sertifikat. Ini adalah kepastian hukum hak atas tanah yang Bapak-Ibu miliki,” ujar Presiden dalam sambutannya saat penyerahan berlangsung.
Kepala Negara mengatakan, bahwa dirinya sering mendengar keluhan masyarakat terkait sengketa tanah. Presiden pun meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian urusan sertifikat agar masyarakat bisa mendapatkannya dengan segera.
“Saya perintahkan ke Pak Menteri pada saat itu, di atas heli, ‘Pak, yang milik masyarakat ini segera disertifikatkan dan berikan kepada mereka’, supaya enggak nanti tahu-tahu datang orang dari luar entah dari Jakarta, entah dari luar, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik,” tuturnya.
Dalam lima tahun terakhir, lanjut Presiden, pemerintah telah memberikan sekitar 25 juta sertifikat kepada masyarakat. Sebanyak 41 juta sertifikat lainnya sudah jadi dan siap diberikan kepada masyarakat. Presiden pun mengapresiasi pihak yang bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tersebut.
“Saya terima kasih pada Kanwil BPN, Kantor BPN di kabupaten/kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat. Jangan sampai ada yang urus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai, enggak ada. Sekarang ini sudah langsung berikan dan cepat,” ucap Kepala Negara.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan target penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kalimantan Utara pada tahun 2022.
“Saya minta untuk tahun 2022, Pak Menteri, di Provinsi Kalimantan Utara, tolong bisa ditingkatkan 50 persen lagi ditambah targetnya,” tandas Presiden.
Ada yang menarik saat Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah di Kaltara ini. Setelah menjelaskan tentang manfaat memiliki sertifikat tanah dan juga apresiasi kepada BPN atas kerja keras dalam pengurusan sertifikat, banyak yang mengira Presiden akan mengakhiri sambutannya. Namun ternyata, Presiden meminta masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan dari Presiden.
“Siapa yang hafal Pancasila?” tanya Presiden. Nursiah, seorang ibu yang berasal dari Tarakan mengangkat tangannya.
Presiden pun menunjuk Nursiah yang berada di hadapannya untuk menyebutkan Pancasila. Dengan lancar Nursiah menyebutkan sila pertama hingga kelima.
“Kita ini memiliki 17.000 pulau. Sebutkan 5 saja pulau di Indonesia?” Presiden kembali melontarkan pertanyaan untuk warga.
Muhammad Fadlan Syah yang berasal dari Tarakan menjawab pertanyaan tersebut. “Yang pertama Pulau Sebatik, yang kedua Pulau Tarakan, yang ketiga Pulau Jawa, yang keempat Pulau Sumatra, yang terakhir Pulau Sadau,” kata Fadlan.
Presiden pun tersenyum mendengar jawaban Fadlan dan membenarkan nama-nama pulau tersebut.
Pertanyaan terakhir yang diajukan Presiden terkait dengan protokol kesehatan. “Kita harus melaksanakan yang namanya 3M. Itu apa saja?” tanya Presiden.
“Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” jawab Rini Nurmala, seorang ibu dari Tarakan.
Setelah mendengar jawaban tersebut, Presiden memberikan sepeda. “Yang tadi bisa menjawab dengan baik diberi sepeda semuanya,” ucap Presiden.
Siang itu, setelah hampir dua tahun tidak membagikan sertifikat untuk rakyat secara tatap muka, Kepala Negara kembali membagi-bagikannya sekaligus memberikan sepeda kepada masyarakat yang bisa menjawab pertanyaan darinya. Bedanya, jika sebelum pandemi yang ditunjuk Presiden naik ke atas panggung, namun kali ini hanya berdiri dari tempatnya dan menjawabnya.
Turut hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul. (BPMI SETPRES/UN)
Tim DemokrasiNews
