DEMOKRASINEWS, Bandar Lampung – Sejak ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam pada bulan Maret 2020 lalu, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi bencana nasional yang berdampak pada berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi .
Dampak Covid-19 pada aspek ekonomi tersebut,seperti terhambatnya kegiatan perekonomian masyarakat, adanya pengurangan karyawan oleh perusahaan diberbagi daerah yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat.
Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah adanya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan melalui Kementerian Sosial RI kepada masyarakat di Indonesia yang terdampak Covid-19 termasuk di Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Bapak Drs. Aswarodi, M.Si menyakatan, hingga saat ini pihaknya telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebayak 330.007 kepala keluarga yang dibagi ke 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, kepada Keluarga Penerima Manfaat termasuk disabilitas dan lansia. Data tersebut bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS milik Pusdatin Kementerian Sosial RI.”
Pihaknya menambahkan, “adapun persyaratan masyarakat penerima BST ini ialah masyarakat pra-sejahtera (miskin) yang terdaftar di DTSK, masyarakat yang tidak menerima Bantuan PKH, BPNT/Sembako, Prakerja, BLT DD, dan bantuan lainnya yang bersumber dari pemerintah, dan masyarakat lainnya yang kehilangan pekerjaan karena Covid-19 dan tidak terdaftar di DTKS (Non-DTKS).
Dalam mengakselerasi penyaluran BST, Kemensos RI bekerjasama dengan Himbara dan PT Pos Indonesia agar bantuan tersebut diterima oleh KPM BST dengan cepat, efektif, dan efesien.
Dalam mendukung dan menyalurkan program BST ini, kami melakukan berbagai upaya yakni membuat jadwal penyaluran yang kami sesuaikan mulai dari tingkat kecamatan hingga RT, bahkan kami melakukan penyaluran di luar kantor dan hari libur kerja. Selain itu, kami juga menyalurkan secara door to door kepada KPM BST yang tidak bisa datang ke kantor karena alasan tertentu seperti lansia, sakit keras, dan disabilitas. Ujar Ibu Yesi Agustiansi, S.E, Kepala Kantor POS Bandar Lampung salah satu Narasumber dalam webinar tersebut.
Sedangkan untuk daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T), pembayaran dilakukan 3 tahap sekaligus agar penerimaan manfaat BST lebih efektif sehingga KPM BST tidak mengeluarkan biaya tambahan perbulannya ketika akan mengambil bantuannya.
Sedangkan Bapak I Komang Koheri, S.E yang juga menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut mengungkapkan, “Kami selaku anggota DPR RI Komisi VIII, sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, bukan hanya BST, ada PKH, BPNT/Sembako, BLT DD, dan bantuan sosial lainnya. Apalagi di masa pandemi covid 19 ini yang dampak buruknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat”.
Selain mendukung, tentunya kami sebagai lembaga legislatif bersama dengan lembaga lainnya, akan turut mengawasi Program BST ini, sehingga pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik dan sesui dengan tujuan program ini di buat.
Selanjutnya, Bapak Abdul Hamid, M.Pd yang hadir dalam webinar sebagai Narasumber juga menyampaikan bahwa pihaknya selaku akademisi telah melakukan pengamatan terhadap pelaksaan bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat selama Covid-19 ini.
“Berdasarkan pengamatan kami, Program Bansos dari Pemerintah Pusat sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti masih adanya data ganda penerima bansos, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat penerima bansos, dan sulitnya akses wilayah penyaluran bansos. Kami berharap permasalahan tersebut dapat segera dievaluasi dan diperbaiki.”
Diakhir sesi, Desta Ardiyanto, selaku Founder Rumah Kreasi Indonesia mengucapkan terimakasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir dalam webinar tersebut. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mengedukasi dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.(*)
Tim Redaksi DemokrasiNews
