DEMOKRASINEWS – Pilkada serentak 2020 yang di laksanakan di tengah masa pandemi covid-19 bukanlah hambatan bagi PDI Perjuangan (PDIP). Sebab kesiapan infrastruktur partai hingga model kampanye secara virtual terus di mantapkan oleh partai.
Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di sela-sela penyerahan daftar kepengurusan daerah PDIP ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Selasa (4/8/2020). Hadir bersama Hasto, Wasekjen Arif Wibowo dan Kepala Sekretariat DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.
“Terkait kampanye virtual, selama masa pandemi saja, itu kami sudah mengadakan rapat partai sudah 69 kali. Sebagian besar menggunakan virtual. Sehingga PDI Perjuangan telah mengupgrade kemampuan sumber daya internalnya, sehingga terkait kampanye virtual itu kami siap untuk menjalankannya,” kata Hasto.
Untuk strategi, PDIP selalu mengedepankan gotong royong sebagai yang utama. Sebab di era kontestasi politik yang diwarnai pertarungan kapital, PDIP justru melakukan berbagai langkah bersama demi agar beban yang di tanggung calon tidak terlalu berat.
“Karena itulah mereka yang sudah ditetapkan PDI Perjuangan sebagai petugas partai di pilkada, wajib hukumnya bagi seluruh simpatisan, anggota, untuk memberikan dukungan bergerak bersama dengan penuh disiplin dan juga di pimpin oleh ideologi,” beber Hasto.
Dan terbukti, lanjut Hasto, dengan strategi itu, dari pilkada 2015, 2017, dan 2018, PDIP bisa mendapatkan dukungan dipercaya rakyat sebagai partai yang paling banyak memenangkannya. Baik ditinjau dari persentase secara keseluruhan, maupun jumlah kader yang di tempatkan sebagai calon.
Hasto juga mengatakan, kondisi pandemi covid-19 justru menjadi situasi yang mewajibkan perhelatan pilkada tak seharusnya di undur seperti permintaan sejumlah pihak. Sebab bagi PDIP, paparan covid-19 tergantung dari sejauh mana kedisplinan menjalankan protokol kesehatan bisa di laksanakan.
Dan lagi pula, bila pilkada di tunda, justru akan menciptakan resiko politik baru. Hasto menjelaskan alasan karena dalam menghadapi krisis kesehatan semacam ini, justru di perlukan legalitas yang sangat kuat dari pemimpin di daerah. Jika pilkada ditunda, maka kepala daerah yang rata-rata masa tugasnya habis pada Februari 2021, terpaksa harus digantikan pelaksana tugas (Plt).
Nah, jika Plt, maka sang pejabat takkan punya kewenangan politik membuat kebijakan strategis di daerah dalam menangani masalah akibat pandemi covid-19.
“Sehingga justru ketika pilkada bisa dijalankan on schedule yaitu pada tanggal 9 Desember itu, menujukkan bahwa nantinya itu terkait dengan periodesasi masa jabatan yang akan berakhir pada bulan Februari. Sehingga rakyat juga mendapat kepastian legalitas pemimpin yang nanti akan dihasilkan dari Pilkada ini,” ujarnya.
Maka itu pula, di pilkada serentak kali ini, Hasto meyakini bahwa rakyat akan menjadikan kemampuan menghadapi pandemi covid-19, sebagai faktor utama dalam menentukan calon kepala daerah pilihannya.
“Justru dalam kampanye itu kami meyakini rakyat akan bertanya bagaimana komitmen calon di dalam mengatasi pandemi di dalam membangun suatu imunitas dari setiap warga negara. Sehingga kita bisa mengatasi secara bersama-sama,” kata Hasto.
“Justru dibalik krisis, sekali lagi kami meyakini akan muncul pemimpin yang punya komitmen yang sangat kuat untuk bersama-sama dengan rakyat mengatasi pandemi tersebut,” pungkasnya.
Sumber : SR
Editor : M. Choiri, S
