DEMOKRASINEWS, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai penganugrahan gelar akademisi tertinggi kepada Maulana Habib Luthfi bin Yahya, merupakan hal yang sangat tepat. Habib Luthfi, menurut Ganjar, konsisten dalam ceramah kebangsaan.
Hal itu disampaikan Ganjar, usai menghadiri penganugrahan Doktor Honoris Causa kepada Habib Luthfi bin Yahya yang diberikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin (09/11/2020). Ganjar mengatakan, sikap Habib Luthfi lebih dari seorang doktor.
“Beliau mungkin bukan seperti doktor yang meneliti, seperti doktor yang menyiapkan. Tapi hampir seluruh perkataan perbuatan dan referensi-referensi yang diberikan kepada masyarakat sudah melebihi doktor sebenarnya,” jelas Ganjar Pranowo.
Sosok Habib Luthfi, lanjut Ganjar, telah sesuai dengan anugrah yang diberikan yakni doktor kehormatan Ilmu Pendidikan Bahasa Bidang Komunikasi Dakwah dan Sejarah Kebangsaan.
Sebab, Habib Luthfi selalu konsisten dalam bersikap. Termasuk, lanjut Ganjar, ceramah-ceramahnya menyejukkan dan penuh semangat Nasionalisme.
“Jarang sekali orang seperti beliau itu, dan konsisten. Nggak pernah meleset, maka tepatlah kalau beliau mendapatkan anugrah tertinggi akademisi itu,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman mengatakan bahwa Habib Luthfi memiliki perhatian luar biasa dalam menjaga semangat kebangsaan, mengobarkan nasionalisme, mempromosikan Islam moderat, serta persatuan dan kesatuan bangsa.
“Selama lebih dari satu semester kami melakukan kajian terhadap pemikiran, kiprah, karya, dan jasa-jasa beliau dalam bidang dakwah, kebangsaan, dan pemberdayaan umat. Berdasarkan kajian tersebut, Maulana Habib Luthfi bin Yahya adalah sosok yang lebih dari layak untuk menerima gelar tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Menteri Desa PDTT Halim Iskandar. Selain itu, hadir juga Duta Besar dari Maroko dan Mesir.
Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Budayawan Sujiwo Tejo, sejumlah pemuka dari berbagai agama dan beberapa pejabat tinggi daerah.
Sumber – MI
Tim Redaksi DemokrasiNews
