DEMOKRASINEWS, Lampung Utara, 16 November 2026 – Pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Utara kembali dikeluhkan masyarakat. Gangguan server yang menghambat proses perekaman disebut telah berulang selama kurang lebih dua tahun, namun hingga kini belum tertangani secara tuntas.
Gangguan tersebut membuat masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan terpaksa pulang tanpa mendapatkan pelayanan. Kondisi ini juga berdampak pada sejumlah pelajar yang telah meminta izin meninggalkan kegiatan belajar di sekolah demi melakukan perekaman e-KTP.
Mereka harus menelan kekecewaan setelah petugas menyampaikan bahwa proses perekaman belum dapat dilakukan akibat server mengalami gangguan.
“Gimana kami mau foto, katanya server gangguan,” keluh salah seorang warga, Senin (16/11/2026).
Keluhan serupa disampaikan Wati. Ia mengaku telah menunggu sekitar tiga jam sejak pagi di MPP. Namun, hingga waktu berlalu, gangguan belum juga teratasi. Karena tidak mendapatkan kepastian pelayanan, ia akhirnya memilih pulang.
Persoalan ini menjadi perhatian serius karena gangguan disebut berulang dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keandalan infrastruktur teknologi informasi yang menopang pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Utara.
Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berjaga di MPP membenarkan bahwa pelayanan perekaman e-KTP sementara terhenti akibat kendala server.
Menurut petugas, gangguan diduga berkaitan dengan jalur kelistrikan menuju perangkat server. Kondisi tersebut menyebabkan server mengalami pemadaman hingga tiga kali dalam sehari.
“Sekarang sedang saya coba cek. Mohon maaf atas gangguan pelayanan,” ujar petugas Disdukcapil di MPP, Senin siang.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Lampung Utara, Maryadi, membenarkan adanya kendala teknis yang menghambat pelayanan perekaman e-KTP. Ia mengatakan pihaknya telah menghubungi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membantu menangani persoalan tersebut.
“Iya benar, memang lagi ada kendala teknis. Sudah kita hubungi pihak PLN,” kata Maryadi singkat.
Gangguan pelayanan ini menjadi pengingat pentingnya keandalan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah daerah, khususnya Disdukcapil Lampung Utara, diharapkan tidak hanya menangani gangguan yang terjadi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, pasti, dan dapat diandalkan. Karena itu, penyelesaian gangguan server secara permanen serta penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat menjadi hal mendesak agar hak warga memperoleh pelayanan publik tetap terpenuhi. ( Red/JM )














