DEMOKRASINEWS, Sidoarjo Jawa Timur, 3 September 2026 — Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terus bertambah. Hingga Rabu (2/9/2026), jumlah korban mencapai 566 orang.
Para korban tidak hanya berasal dari Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, tetapi juga siswa dari sejumlah sekolah di wilayah tersebut. Total korban tercatat berasal dari 19 lembaga pendidikan, mulai dari pondok pesantren hingga jenjang sekolah lainnya.
Dugaan keracunan terjadi setelah para santri dan siswa menyantap menu MBG pada Selasa (1/9/2026). Menu tersebut terdiri atas nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, tumis buncis dan baby corn, serta apel.
Sejumlah korban mengalami keluhan berupa mual, sakit perut, diare, lemas hingga dehidrasi. Sebagian telah diperbolehkan pulang, sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Data Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat 88 korban masih menjalani perawatan.
Di tengah bertambahnya jumlah korban, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Rafli Ridho, menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
“Mohon maaf ya, saya menyesal,” kata Rafli kepada awak media, Rabu (2/9/2026).
Rafli menjelaskan proses memasak makanan dimulai sekitar pukul 05.30 WIB. Makanan kemudian didistribusikan kepada sekolah penerima sekitar pukul 11.00 WIB.
Penjelasan tersebut menjadi sorotan karena terdapat jeda beberapa jam antara proses memasak dan distribusi makanan. Dalam keterangannya, Rafli juga menyebut makanan matang yang dikirim hanya bertahan sekitar empat jam pada suhu ruang.
Sebelum makanan dikonsumsi, menu tersebut disebut telah melalui uji organoleptik oleh pihak sekolah. Namun, setelah dikonsumsi, sejumlah siswa dan santri mengalami gangguan kesehatan.
Persoalan lain yang ikut menjadi sorotan adalah status kelayakan SPPG Kalitengah.
SPPG tersebut disebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa SLHS merupakan penilaian terhadap sistem serta kelayakan sarana dan prasarana, bukan jaminan mutlak bahwa setiap makanan yang diproduksi pasti aman.
SPPG tersebut juga disebut telah mengantongi sertifikat halal, sementara sebagian besar tenaga penjamah makanan telah mengikuti sertifikasi penjamah makanan.
Kondisi tersebut membuat aspek pengawasan keamanan pangan kembali dipertanyakan. Sebab, meski persyaratan administratif dan sejumlah sertifikasi telah dimiliki, dugaan keracunan tetap terjadi dan berdampak pada ratusan anak.
Sebagai langkah penanganan awal, operasional SPPG Kalitengah dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Sampel makanan serta muntahan korban telah diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan menjadi dasar untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.
Karena hasil laboratorium belum tersedia, kejadian tersebut masih tepat disebut sebagai dugaan keracunan. Belum dapat dipastikan bahan makanan atau tahapan pengolahan mana yang menjadi penyebab gangguan kesehatan para korban.
Kasus di SPPG Kalitengah juga mendorong pemerintah daerah menyoroti persoalan perizinan dapur penyedia MBG.
Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan akan memeriksa perizinan SPPG Kalitengah bersama dinas terkait. Ia juga membuka kemungkinan penutupan apabila ditemukan persoalan serius dalam perizinannya.
Dari total 170 SPPG di wilayah Sidoarjo, terdapat 31 SPPG yang disebut belum memiliki izin dan diperintahkan menghentikan sementara operasionalnya.
Insiden tersebut turut mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut tuntas penyebab dugaan keracunan secara transparan.
DPR juga meminta agar biaya pengobatan korban ditanggung hingga mereka sembuh serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan keamanan makanan dalam program MBG.
Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai dugaan keracunan MBG di Sidoarjo tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan teknis. YLBHI mendesak adanya penyelidikan yang transparan dan meminta pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan.
Kini perhatian tertuju pada hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil tersebut diharapkan dapat menjawab sumber persoalan dan memastikan apakah makanan MBG yang dikonsumsi para korban memang berkaitan dengan gangguan kesehatan yang mereka alami.
Permintaan maaf dari Kepala SPPG menjadi bagian dari respons awal atas insiden tersebut. Namun, pertanggungjawaban lebih lanjut tetap harus menunggu hasil investigasi dan fakta yang ditemukan oleh pihak berwenang.
Yang jelas, 566 korban merupakan jumlah yang tidak kecil. Insiden ini menjadi peringatan serius bahwa program penyediaan makanan bagi anak-anak tidak hanya membutuhkan kelengkapan administratif, tetapi juga pengawasan ketat terhadap keamanan pangan dari proses pengolahan hingga makanan diterima dan dikonsumsi.( Red/Prie/BBS)
