DEMOKRASINEWS, Jakarta, 26 Juni 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan pimpinan BGN dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang membahas penguatan tata kelola pelaksanaan Program MBG, mulai dari pengelolaan anggaran, pengawasan di lapangan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam pertemuan itu, BGN dan Kemenkeu menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan program.
Pertama, dilakukan penataan ulang (refocusing) anggaran agar alokasi belanja lebih efisien, tepat sasaran, dan tetap mendukung optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Kedua, BGN akan memanfaatkan perangkat vertikal Kementerian Keuangan di daerah, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baik dari sisi kesiapan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan.
Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia BGN di daerah akan dilakukan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Pelatihan tersebut difokuskan pada pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan bagi para Kepala SPPG agar pelaksanaan program semakin profesional dan akuntabel.
BGN menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini menjadi fondasi penting dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Empat Kelompok Jadi Prioritas Baru Penerima MBG
Di sisi lain, BGN juga mengumumkan penyempurnaan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis melalui kebijakan refocusing penerima bantuan.
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa terdapat empat kelompok yang kini menjadi prioritas utama penerima Program MBG, yaitu:
- Anak-anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- Ibu hamil.
- Ibu menyusui.
- Balita.
Menurut BGN, kebijakan tersebut disusun berdasarkan indikator ketahanan gizi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tingkat akses terhadap pangan bergizi sehingga intervensi pemerintah dapat lebih efektif menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Sebagai bagian dari penyempurnaan data penerima, BGN juga mencoret 76 sekolah berkategori mampu di Pulau Jawa dari daftar penerima Program MBG. Langkah ini dilakukan karena sekolah-sekolah tersebut dinilai telah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri.
Pengalihan alokasi anggaran dari sekolah-sekolah tersebut akan difokuskan kepada kelompok prioritas, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak di wilayah 3T yang dinilai memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang merupakan periode emas pertumbuhan anak sekaligus langkah penting untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
Melalui penguatan tata kelola, pengawasan yang lebih ketat, serta penajaman sasaran penerima manfaat, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis mampu memberikan manfaat yang semakin optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
(Red/Sumber: Humas Badan Gizi Nasional (BGN).
