DEMOKRASINEWS, Lampung Utara, 17 Mei 2026 — Polemik rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memicu dinamika politik di internal DPRD setempat. Di tengah perbedaan sikap antarfraksi, mantan Ketua Tim Transisi sekaligus Ketua Tim Pemenangan Hamartoni-Romli, Dr. Suwardi, meminta polemik tersebut tidak berkembang menjadi kegaduhan politik di ruang publik.
Suwardi menilai perbedaan pandangan terkait rencana pinjaman daerah semestinya dibahas secara internal antara koalisi pendukung pemerintah dan eksekutif sebelum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, mestinya persoalan strategis seperti ini dibahas secara internal terlebih dahulu. Kajian harus dilakukan bersama agar arah penggunaan pinjaman benar-benar jelas dan berpihak pada pembangunan,” ujar Suwardi, Minggu (17/5/2026).
Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kotabumi itu mengatakan kondisi fiskal Lampung Utara yang masih terbatas membuat pemerintah daerah sulit mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan kabupaten yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Menurut dia, kebutuhan anggaran pembangunan jalan di Lampung Utara bahkan jauh lebih besar dibandingkan nilai pinjaman yang direncanakan pemerintah daerah.
“Kalau hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah saat ini, mungkin hanya sebagian kecil jalan yang bisa diperbaiki. Padahal masyarakat membutuhkan akses jalan yang layak karena menyangkut aktivitas ekonomi sehari-hari,” katanya.
Suwardi juga menyoroti berkembangnya polemik di media sosial yang dinilai mulai mengarah pada kegaduhan politik. Ia menyinggung rencana aksi demonstrasi penolakan pinjaman daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei 2026 di kantor DPRD Lampung Utara.
Menurut dia, situasi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun opini negatif terhadap pemerintahan Hamartoni-Romli di tengah agenda percepatan pembangunan daerah.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan yang baik diyakini mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses investasi, memperkuat sektor UMKM, hingga meningkatkan konektivitas wilayah terpencil.
“Pembangunan jalan itu investasi jangka panjang. Ketika konektivitas membaik, ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Karena itu, Suwardi meminta DPRD Lampung Utara mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah selama mekanisme pembiayaan dilakukan secara transparan, terukur, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
Polemik pinjaman daerah Rp150 miliar ini menjadi isu strategis yang menyita perhatian publik di Lampung Utara. Sejumlah fraksi di DPRD diketahui memiliki pandangan berbeda terkait rencana tersebut.
Fraksi Gerindra dan Demokrat menyatakan penolakan terhadap rencana pinjaman dan meminta pimpinan DPRD mengkaji ulang langkah pemerintah daerah. Sementara Fraksi Golkar mengusulkan agar nilai pinjaman dibatasi maksimal Rp80 miliar. Adapun Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap rencana pinjaman tersebut sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur daerah.( Red/JM )
