DEMOKRASINEWS, Lampung Timur, — Kick Off Multi Stakeholder Program Penguatan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas resmi digelar di Kabupaten Lampung Timur, bertempat aula pertemuan sekretariat daerah setempat, Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini menandai dimulainya kolaborasi lintas sektor dalam upaya memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di tingkat komunitas.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Dr. Rustam Effendi, yang mewakili Bupati Lampung Timur, bersama jajaran DPRD Kabupaten, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), serta berbagai unsur pemerintah daerah dan mitra strategis. Hadir pula perwakilan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, UPT PPA, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Lampung, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Himpunan Pengusaha Purna Pekerja Migran Indonesia (HP3MI), Garda Buruh Migran Indonesia (Garda BMI), serta perwakilan pemerintah desa dari sembilan desa dampingan program, yakni Desa Sumber Gede, Bandar Agung, Pakuan Aji, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama, Sidorejo, Mataram Baru, Way Jepara, dan Sribahwono.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) dan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dari Pemerintah Federal Jerman. Program akan berlangsung selama satu tahun dengan cakupan 52 desa di 10 kabupaten dan 7 provinsi di seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU, Asrul Raman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah nyata dalam menciptakan sistem migrasi yang aman dan berbasis komunitas.
“Program perlindungan pekerja migran di Lampung Timur ini mencakup sembilan desa yang akan didampingi oleh empat tim lokal. Ini merupakan gagasan baru untuk memastikan migrasi yang aman bagi seluruh pekerja migran Indonesia,” ujar Asrul.
Ia menambahkan, Lakpesdam PBNU sebagai lembaga di bawah PBNU berfokus pada isu sosial dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya pada kegiatan dakwah.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atas dukungan dan kolaborasinya. Harapannya, kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memperkuat peran komunitas dalam perlindungan pekerja migran,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Dr. Rustam Effendi, yang mewakili Bupati dalam sambutannya, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program migrasi aman ini.
“Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen mendukung inisiatif perlindungan pekerja migran. Meski tidak memiliki kantor imigrasi, kami tetap menyediakan layanan pembuatan paspor bagi masyarakat,” ujarnya.
Kick Off ini menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk memperkenalkan program, menyusun rencana kerja, dan menyatukan visi dalam memperkuat perlindungan pekerja migran berbasis komunitas. Pertemuan juga bertujuan membangun komitmen lintas lembaga, mengidentifikasi potensi sinergi, dan menyepakati mekanisme koordinasi serta tindak lanjut program.
Setelah kegiatan kick off ini, rangkaian acara akan dilanjutkan dengan pelatihan teknis mengenai prosedur migrasi aman, akses layanan, dan pendampingan kasus, yang akan digelar pada hari berikutnya.( Red/Prie)
