DEMOKRASINEWS, Metro – Anggota DPR-RI, Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan, I Komang Koheri menghadiri sekaligus menjadi Keynot Speaker dalam acara sosialisasi Badan Pengelola Investasi Haji ( BPIH ) yang digelar oleh Kementerian Agama RI yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan tema strategi pengelolaan keuangan haji 1443 Hijriah bertempat di aula Hotel Aidia Grande Indonesia Kota Metro, Jum’at ( 09/12/2022 ).
Komang Koheri menjelaskan Komisi VIII DPR RI memiliki mitra kerja di Kementerian salah satunya yakni Kementerian Agama. Kementerian Agama memiliki program Moderasi Beragama sebagai salah satu upaya untuk menjaga kerukunan beragama, saling menghormati dan menghargai antar umat. Selain itu DPR RI Komisi VIII juga bertugas mengawasi pelaksanaan ibadah haji yang diselenggarakan pertanggungjawabannya pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengawasan ini memberikan jaminan kepada calon jama’ah haji agar terpenuhi haknya saat menjalankan ibadah haji,” jelas Komang.
Komang Koheri juga mengatakan Komisi VIII DPR RI selain Legilasi anggaran juga mengawasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam bentuk investasi dana milik umat atau calon jama’ah haji agar aman. BPKH tidak diperbolehkan menaruh keuangan investasi pada saham yang memiliki resiko bermasalah. Investasi dana haji hanya diperbolehkan di titipkan atau investasi pada bank-bank syariah yang sudah ditunjuk pemerintah,” ungkap Komang.
Sementara Sulistiyo Budi Deputi Bidang Perhimpunan dan Investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan haji diawasi langsung oleh DPR RI dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ). Pada tahun 2018, 2019 dan 2021, BPKH mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) hasil penilaian BPK. Untuk investasi dana keuangan haji ditempatkan pada tempat yang tidak memiliki resiko. Minimal risikonya rendah dan keuangan haji tetap aman,” kata Budi.
Sulistiyo Budi menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Indonesia mengetahui jika biaya haji yang sesungguhnya adalah kurang lebihnya 98 juta perorang dan pemerintah memberikan subsidi lebih dari 50%. Calon jama’ah haji hanya dibebankan membayar biaya haji sebesar kurang lebih 39 juta. Proses dan dana calon jama’ah haji yang mengendap menunggu daftar tunggu inilah yang dikelola oleh BPKH. BPKH merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji ini adalah semua hak dan kewajiban pemerintah dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Baik yang bersumber dari jama’ah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji berazaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi. Kemudian Badan Pengelola Investasi Haji (BPIH) sendiri nemiliki manfaat bagi kemaslahatan umat Islam, ” jelas Sulistiyo.
Sulistiyo Budi juga menjelaskan, BPKH menyiapkan program kemaslahatan umat pada tahun 2022 ini melalui Badan Pengelola Investasi Haji (BPIH) dengan target nirlaba sebesar 230 miliar rupiah dan saat ini baru terealisasi 119 miliar rupiah. Dana kemaslahatan umat ini untuk kegiatan sosial antara lain pengadaan ambulans, dana sosial bencana, membantu pondok pesantren serta kegiatan lainya bersifat sosial keagamaan. Adapun dana kemaslahatan umat dalam bentuk kegiatan sosial ini dapat diajukan melalui DPR RI Komisi VIII yang membidangi ini, ” ungkap Sulistiyo.
Selanjutnya dalam pelaksanaa haji saat ini daftar tunggu kurang lebih mencapai 35 tahun, sebab Indonesia merupakan negara terbanyak jama’ah hajinya. Diharapkan acara ini sekaligus menjadi ajang kampanye haji muda di Provinsi Lampung segera mendaftar diri sejak usia 12 tahun. Sebab dengan hitungan saat melaksanakan ibadah haji usia masih muda sehingg secara fisik masih kuat dan sehat. Sebab dari daftar sebelumnya calon jama’ah haji itu 75% daftar pada usia 40 tahun keatas. Kemudian 60% calon jama’ah haji karena faktor usia memiliki resiko tinggi penyakit dan fisik saat menjalankan ibadah haji,” pungkas Sulistiyo.
Dalam acara ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat Lampung Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan Lembaga/Ormas agama Islam, Ni Ketut Dewi Nadi anggota DPRD Lampung, pengusaha terkait dengan ibadah haji. ( Red/Pri )
Tim DemokrasiNews
