DEMOKRASINEWS – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat selesai lebih cepat dalam rangka mendukung ketahanan air dan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, saat meninjau progres pekerjaan fisik Bendungan Cipanas yang sekarang ini mencapai 59,72% dan menargetkan penyelesaian pada akhir tahun 2022.
“Berdasarkan laporan jadwal pelaksanaan, bendungan di rencanakan selesai tahun 2023. Namun hari ini saya minta agar pelaksanaan pekerjaan bisa dipercepat dan di selesaikan lebih cepat, yakni pada tahun 2022,” kata Menteri Basuki saat meninjau, pembangunan Bendungan Cipanas, Selasa (30/6).
Bendungan Cipanas mulai dikerjakan sejak 2017 dengan masa pelaksanaan hingga 2021. Bendungan yang termasuk salahsatu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional ini memiliki daya tampung cukup besar yakni 250 juta m³.
Dengan daya tampung sebesar itu, Bendungan Cipanas akan mampu mengairi jaringan irigasi seluas 7. 432 hektare untuk lahan pertanian di Kabupaten Sumedang dan sebagian Kabupaten Indramayu. Diharapkan suplai air irigasi dari Bendungan Cipanas dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tadah hujan yang hanya satu kali dalam setahun.
Bendungan ini merupakan tipe urugan batu inti tegak yang dilengkapi dengan terowongan pengelak sepanjang 400 meter. Sumber air berasal dari Sungai Cipanas yang merupakan bagian dari Satuan Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dengan luas lahan dibutuhkan seluas 1.703 hektare.
Bendungan multifungsi ini juga memiliki fungsi lain untuk memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas sebesar 850 liter per detik dan berpotensi menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) sebesar 3 MW.
Bendungan dengan total luas genangan 1.315 hektare ini juga akan dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya karena mampu mengurangi debit banjir sebesar 250 m³/detik serta memiliki potensi untuk wisata.
Biaya pembangunan bendungan sebesar Rp1,3 triliun bersumber dari APBN yang dilaksanakan dengan dua paket konstruksi. Paket pertama dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya-PT. Jaya Konstruksi KSO. Sementara paket 2 dikerjakan PT. Brantas Abipraya (Persero).
Pewarta : BKP Kementerian PUPR/EN
Editor : M. Choiri, S
