DEMOKRASINEWS, Lampung Timur – Seorang bayi laki -laki, berusia satu bulan bernama Azka Rianda Saputra, anak kedua pasangan Alamsah dan Rina Septiyana Safitri warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur harus bernasib tidak mujur seperti bayi pada umumnya.
Bayi Azka Rianda Saputra sejak lahir tidak memiliki anus, sehingga harus menjalani operasi pemasangan selang melalui perutnya untuk membuang air besar. Bayi Azka Rianda Saputra harus menunggu tiga bulan kedepan untuk kembali menjalani operasi tahap kedua pembuatan anusnya.
Junaidi Rosyid SH, seorang penggiat sosial dari Yayasan Al-Jihad Jabung Lampung Timur, Jum’at (26/08/2022) saat dikonfirmasi tim media DemokrasiNews.co.id yang turut serta membantu dalam mengurus persalinan Azka Rianda Saputra menjelaskan, bayi Azka lahir hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 ketahuan memiliki kelainan tidak ada anusnya saat dimandikan. Tentunya ini membuat tim medis dan keluarga orang tua bayi kaget. Selanjutnya oleh tim medis, bayi Azka langsung dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo di Kota Metro dan hari Senin tanggal 25 Juli 2022, menjalani operasi di perut guna dipasangi selang sebagai alat membantu buang air besar. Syukur Alhamdulillah proses operasi berhasil dan biayanya tercaver menggunakan kartu BPJS, ” jelasnya.
Junaidi menambahkan, bayi Azka selanjutnya sesuai perintah dokter harus menjalani operasi kembali saat usianya tiga bulan kedepan. Untuk sementara bayi Azka jika buang air besar melalui selang yang terpasang diperutnya. Menurut keterangan dari dokter rumah sakit, sambil menunggu usia bayi Azka tiga bulan untuk operasi kedua, ada alat tambahan untuk mempermudah buang air besar, namun alat tersebut cukup mahal yakni mencapai lima jutaan. Alat tersebut, harus membeli secara pribadi tidak tercaver dalam kartu BPJS, sedangkan kedua orang tua bayi Azka hanya buruh serabutan yang tidak mungkin mampu membelinya.
” Maka daripada itu melalui media DemokrasiNews.co.id, saya berharap informasi ini dapat tersampaikan kepada pihak terkait sehingga ada bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” pungkas Junaidi. ( Red )
Tim DemokrasiNews
