DEMOKRASINEWS: LamTim–Bantuan Sosial dampak pandemi Covid-19 di Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur menjadi polemik. Menurut warga, bantuan yang disalurkan melalui aparatur Desa setempat tak tepat sasaran, dan tumpang tindih.
30 Warga Desa Labuhan Ratu VII itu mendatangi Balai Desa minta penjelasan terkait mekanisme penyaluran bantuan Sosial seperti PKH, BPNT, BST, BLT DD dan Bantuan Sembako yang dilakukan di Desa itu, Kamis (25/6/2020).
Marji warga Dusun satu mengatakan bahwa sudah yang keduakalinya mereka lakukan Demo dengan mendatangi Balai Desa dan minta Audensi, tetapi pihak Desa tak bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang memuaskan.
“Tetanggaku punya mobil bagus rumah bagus malah dapat bantuan uang. Lha saya yang gegara Corona sehingga tak bisa melakukan usaha nggak dapat” kata Marji yang merupakan buruh Sound Sistem hajatan.
Selain banyak keluhan warga yang disampaikan terkait Bantuan sosial, beberapa warga juga menyampaikan ketidakadilan pimpinan Desanya dalam tatacara memberhentikan aparatur Desa seperti Kadus dan Rt.
Pada Audensi itu justru dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Koramil, Pendamping PKH, Pendamping Desa, TKSK dan beberapa Apartur Desa setempat. Sedangkan Kepala Desa tak berada di lokasi dengan dalih alasan tertentu.
Mursid Camat Labuhan Ratu dalam tanggapanya meminta agar aparatur Desa dalam penyaluran bantuan melalui mekanisme yang benar yakni tetap mengedepankan musyawarah.
“Walau mekanisme sudah di lakukan oleh Desa, tapi jikalau ada kesalahan warga dipersilahkan memberikan masukan yang benar. Aparatur juga manusia pasti juga ada kesalahan silahkan sampaikan nanti akan kita tindaklanjuti sesuai prosedur” jelas Mursid.
Selanjutnya Camat akan panggil relawan sebagai pendata usulan bantuan itu agar melakukan perifikasi ulang. Dan meminta BPD Desa berkoordinasi intern dan memberikan pemahaman kepada warga.
“Saya menyayangkan dalam Musyawarah Desa seperti ini justru kadesnya tidak hadir dengan alasan” ujar Mursid.
Pewarta: Tim Demokrasinews.
Editor : Redaksi.
