DEMOKRASINEWS, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin importir sapi bakalan yang diduga memainkan harga hingga memicu mahalnya harga daging sapi dan aksi mogok pedagang di wilayah Jabodetabek.
Amran menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang merugikan masyarakat dengan memanfaatkan kebijakan impor untuk meraih keuntungan berlebihan.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat merespons aksi mogok pedagang daging sapi dan rumah potong hewan (RPH) yang dimulai pada Kamis, 22 Januari 2026. Aksi tersebut dipicu mahalnya harga sapi hidup di tingkat perusahaan penggemukan sapi (feedloter).
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Amran menyebut harga sapi hidup dari feedloter dijual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Izin impor sapi bakalan berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Pertanian. Jika terbukti ada pelanggaran, izinnya akan kami cabut,” tegas Amran.
Ia mengungkapkan pemerintah selama ini telah memberikan kuota impor sapi bakalan yang cukup besar kepada pengusaha, mencapai sekitar 700 ribu ekor. Namun, kuota tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk mengerek harga di pasar.
Terkait harga sapi hidup di tingkat feedloter, Amran mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan. Pasalnya, berdasarkan pengakuan pengusaha, harga sapi hidup saat ini masih berada sedikit di bawah harga pokok penjualan (HPP).
Selain itu, Amran juga menegaskan tidak akan mentolerir praktik pungutan liar maupun permainan oknum di internal kementerian yang kerap dijadikan alasan untuk menaikkan harga.
Amran memastikan persoalan mogok dagang telah dibahas bersama para pemangku kepentingan. Hasilnya, para pedagang daging sapi telah sepakat untuk kembali berjualan seperti biasa.
Sebelumnya, aksi mogok dilakukan sebagai bentuk protes terhadap mahalnya harga sapi hidup yang berdampak pada kenaikan harga daging sapi serta melemahnya daya beli masyarakat. (Red/Prie/Rls)
