DEMOKRASINEWS,Lampung Timur, –
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) bekerja sama dengan lembaga pembangunan asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dijadwalkan Kamis,13 November 2025 akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis tentang Prosedur Migrasi Aman, Akses Layanan, dan Pendampingan Kasus di Aula Pantai Mutiara Baru, Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai.
Pelatihan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berbasis Komunitas yang bertujuan memperkuat kapasitas aktor lokal dalam memahami prosedur migrasi yang aman dan memberikan pendampingan kepada calon, aktif, maupun purna PMI.
Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU Asrul Raman kepada team DemokrasiNews.co.id juga team media Lakpesdam PCNU Lampung Timur menjelaskan, migrasi tenaga kerja masih menjadi strategi masyarakat dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, banyak calon PMI menghadapi berbagai risiko akibat kurangnya informasi dan lemahnya akses terhadap layanan pelindungan.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap aktor-aktor lokal mampu menjadi garda terdepan dalam memastikan pekerja migran mendapatkan akses layanan yang adil, aman, dan berkelanjutan,” ujar perwakilan Lakpesdam PBNU.
Kegiatan yang diikuti para peserta melibatkan unsur pemerintah daerah, perangkat desa, lembaga layanan, akademisi, media, serta komunitas pekerja migran. Peserta mendapatkan materi mengenai prosedur migrasi aman, akses layanan publik, pendampingan kasus, hingga perencanaan tindak lanjut berbasis komunitas.
Pelatihan menggunakan metode partisipatif dan pendekatan adult learning dengan berbagai sesi, seperti diskusi kelompok, simulasi kasus, pemetaan layanan, serta pembentukan Multi-Stakeholder Forum (MSF) dan Tim Kerja Desa Migran Emas (DEMIMAS) di tingkat desa.
Selain memperkuat pemahaman peserta tentang tata cara migrasi resmi dan bahaya migrasi nonprosedural, kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah rencana aksi kolaboratif untuk memperkuat jejaring pelindungan pekerja migran di tingkat kabupaten.
“Kami ingin memastikan setiap pekerja migran dan keluarganya memiliki akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan sosial di daerah asal,” ujar salah satu narasumber dari GIZ.
Melalui kegiatan ini, Lakpesdam PBNU dan GIZ menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem pelindungan pekerja migran berbasis komunitas yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.(Red/Prie)
