DEMOKRASINEWS, Jakarta –Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan jajaran pejabat Eselon I Kementerian PUPR didampingi pasangan menghadiri Executive Briefing Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Kantor KPK, Kamis (25/5/2023).
PAKU Integritas merupakan salah satu program penguatan dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK yang ditujukan bagi para pejabat penyelenggara negara.
Untuk mencegah tindakan korupsi, Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud), yaitu re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); perkuatan SDM; perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); pembinaan penyedia jasa; pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan BPKP; risk management di Unor, Balai, dan Satker; pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai; pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Inspektorat Jenderal; serta continous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).
Menteri Basuki berpesan kepada para pejabat Kementerian PUPR untuk mengikuti pelatihan PAKU Integritas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. “Mohon jangan asal ikut saja, tapi harus betul-betul dihayati. Kita harus membawa 40 ribu anak buah kita ke arah yang lebih baik,” ucapnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi Kementerian PUPR yang menurutnya telah berhasil melakukan perubahan struktural, instrumental, budaya untuk mencegah tindakan korupsi secara internal.
“Perubahan tersebut menunjukkan PUPR telah sadar bahwa sistem harus diperbaiki dan diperkuat untuk mencegah adanya penyimpangan. Saya yakin melalui pelatihan ini para pejabat PUPR dapat lebih banyak mempelajari budaya antikorupsi sehingga dapat menjadi agen pembangun integritas di instansinya,” ujar Firli. Rls Hms Kementerian PUPR)
