DEMOKRASINEWS, Lampung Timur – Setelah beredar informasi dan pemberitaan oleh media DemokrasiNews.co.id terkait Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) Kabupaten Lampung Timur akan menggelar unjukrasa melibatkan 5000 orang perangkat desa untuk mengepung kantor Bupati Pemerintah Daerah Lampung Timur pada tanggal 5 Desember 2022 hari Senin besok, mulai Jum’at siang tadi ( 02/12/2022 ) tersebar pesan melaui WhatsApp antar seluruh Kepala Desa se-Lampung Timur diundang rapat ke Rumah Dinas Bupati Dawam Raharjo di Jalan Raya Lintas Timur Sumatera Sukadana,Sabtu tertanggal 03 Desember 2022, Pukul 09:00 Wib dan tidak boleh diwakilkan. Bahkan tim Redaksi DemokrasiNews.co.id juga mendapatkan kiriman undangan tersebut, dalam bentuk Pdf dikirim oleh seorang Kepala Desa yang tidak mau disebutkan namanya. Adapun isi undangan tersebut, hanya membahas rapat koordinasi terkait Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Dari keterangan seorang Kepala Desa berinisial WB menyebutkan, rencana unjukrasa melibatkan 5000an orang perangkat desa membuat Bupati Lampung Timur khawatir akan berdampak pada jabatannya. Sebab terkait Siltap perangkat desa dan lembaga desa sudah dianggarkan APBN, tetapi faktanya sampai akhir tahun 2022 masih belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan. Adapun undangan rapat koordinasi ini baru pertama kalinya dikirim kepada seluruh Kepala Desa se-Lampung Timur, selama Pemerintahan Bupati Dawam Raharjo dan Wakil Bupati Azwar Hadi. Bahkan undangan ini langsung ditandatangani oleh Bupati Dawam Raharjo bukan Kepala Dinas yang membawahi Pemerintan Desa.
Sementara Ibrahim Restusaka koordinator unjukrasa perangkat desa yang beberapa kali menggelar aksi unjukrasa terkait persoalan pembayaran Siltap saat dikonfirmasi tim DemokrasiNews.co.id, perihal undangan kepada seluruh Kepala Desa pada hari Sabtu besok tertanggal 03 Desember 2022, menunjukkan kepanikan pemerintah Lampung Timur khususnya Bupati Dawam Raharjo. Seharusnya seluruh Kepala Desa mempelajari dahulu isi undangan tersebut. Apalagi sudah menabuh gong genderang untuk unjukrasa. Pertemuan sebaiknya tidak di rumah Dinas Bupati tetapi di tempat lain, apalagi besok hari libur, sepertinya kurang pas,” jelas Brahim.
Sementara beberapa Kepala Desa yang dihubungi tim DemokrasiNews.co.id diminta keterangan terkait undangan tersebut, hanya menjawab Insyaallah hadir kalau nggak bisa diwakilkan. Padahal undangan mendadak baru Jum’at sore, ya gimana namanya perintah ya harus loyalitas dan kita lihat apa hasilnya rapat besok. ( Red/Pri )
Tim DemokrasiNews
