DEMOKRASINEWS, Jakarta – Asosiasi pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar bergerak pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan dilibatkan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT). Hal tersebut diungkapkan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki dalam rilisnya kepada media.
Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu kemarin (15/09/2021) yang meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima. BLT ini telah diluncurkan pemerintah untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang.
“Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta,” kata MenKopUKM usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
Selain itu, dalam rapat terbatas Presiden juga meminta produk UMKM untuk dapat ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga. Dengan demikian, produk lokal tersebut bisa diserap belanja pemerintah. MenKopUKM mencatat saat ini baru 27 persen produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah.
“Arahan Presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat,” ujar MenKopUKM.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga mengundang dan mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM. Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Presiden adalah untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha.
“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya,” kata MenKopUKM.
Sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan memegang peranan luar biasa penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah berupaya membantu pelaku UMKM melalui BLT dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor perlindungan sosial. APBN akan terus bekerja keras menahan dampak pandemi yang berdampak luar biasa di berbagai sektor.
APBN akan terus dikelola secara akuntabel, transparan, dan kredibel sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. APBN sebagai instrumen yang sangat penting untuk mencapai cita-cita bangsa, perlu bersinergi dengan menjaga dan mengawal APBN untuk bersama hadapi pandemi, bangkitkan ekonomi, pulihkan negeri. ( Hms KemenKopUKM )
Tim DemokrasiNews
