• Landing Page
  • Shop
  • Contact
  • Buy JNews
Senin, November 16, 2026
  • Login
Demokrasinews.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
Demokrasinews.co.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Puan Maharani Minta Pemerintah Daerah Lebih Gesit Menyalurkan Hak Pejuang Kesehatan ( Nakes)

DemokrasiNews
01/08/2021
in Nasional, Pemerintahan
Puan Maharani Minta Pemerintah Daerah Lebih Gesit Menyalurkan Hak Pejuang Kesehatan ( Nakes)

DEMOKRASINEWS, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani merasa sangat prihatin dengan data pencairan insentif tenaga kesehatan (Nakes) di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Pemerintah daerah diminta lebih gesit dalam menyalurkan hak para pejuang kesehatan tersebut.

“Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid -19,” tegas Puan, Jumat kemarin  (30/07/2021).

“Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid -19. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka,” ujar Puan.

Puan Maharani Minta Pemerintah Daerah Lebih Gesit Menyalurkan Hak Pejuang Kesehatan ( Nakes) Puan Maharani Minta Pemerintah Daerah Lebih Gesit Menyalurkan Hak Pejuang Kesehatan ( Nakes) Puan Maharani Minta Pemerintah Daerah Lebih Gesit Menyalurkan Hak Pejuang Kesehatan ( Nakes)

Insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pada 2020 ada 848.885 Nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19. Pada 2021, sebut dia, insentif ini baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp 245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp 1,79 triliun dari alokasi Rp 8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021.

“Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes,” tegas Puan.

Puan Maharani Minta Pemerintah Daerah Lebih Gesit Menyalurkan Hak Pejuang Kesehatan ( Nakes) Puan Maharani Minta Pemerintah Daerah Lebih Gesit Menyalurkan Hak Pejuang Kesehatan ( Nakes) Puan Maharani Minta Pemerintah Daerah Lebih Gesit Menyalurkan Hak Pejuang Kesehatan ( Nakes)

Puan mengapresiasi juga langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes. Puan mengingatkan pemerintah daerah untuk tak menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran.

“Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini,” tegas Puan.( DPP PDI Perjuangan ).

Tim DemokrasiNews  


Berita Terkini

PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi
Politik

PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi

DemokrasiNews
14/11/2026
Program ICARE Bergulir, Bupati Hamartoni Perkuat Modernisasi Pertanian Lampung Utara
Pemerintahan

Program ICARE Bergulir, Bupati Hamartoni Perkuat Modernisasi Pertanian Lampung Utara

DemokrasiNews
14/11/2026
Ironi Pembangunan KTM Rawa Pitu: Infrastruktur Rusak, Mesin Penggilingan Padi Dilaporkan Hilang
Daerah

Ironi Pembangunan KTM Rawa Pitu: Infrastruktur Rusak, Mesin Penggilingan Padi Dilaporkan Hilang

DemokrasiNews
14/11/2026
Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual
Hukum & Kriminal

Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual

DemokrasiNews
14/11/2026
Lapas Kelas I Bandar Lampung Buka Pintu untuk Publik, Bongkar Isu Kamar Mewah hingga Bilik Asmara
Hukum & Kriminal

Lapas Kelas I Bandar Lampung Buka Pintu untuk Publik, Bongkar Isu Kamar Mewah hingga Bilik Asmara

DemokrasiNews
14/11/2026
Proyek Rigid Beton Bandar Sari–Payung Rejo di Lampung Tengah Tersendat, Kontraktor Pertanyakan Kepastian Anggaran
Daerah

Proyek Rigid Beton Bandar Sari–Payung Rejo di Lampung Tengah Tersendat, Kontraktor Pertanyakan Kepastian Anggaran

DemokrasiNews
14/11/2026

Related News

Kasus Ibu dan Anak di Madiun Terungkap, Suami Siri Jadi Tersangka Pembunuhan

Kasus Ibu dan Anak di Madiun Terungkap, Suami Siri Jadi Tersangka Pembunuhan

26/10/2026
Lampung Utara Tampilkan Kekayaan Budaya dan Potensi Daerah Melalui Parade Mighul

Lampung Utara Tampilkan Kekayaan Budaya dan Potensi Daerah Melalui Parade Mighul

15/06/2026
Bocah SD Ditemukan Tewas Korban Mutilasi 

Bocah SD Ditemukan Tewas Korban Mutilasi 

03/03/2022

Laman

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Redaksi
  • Beranda
  • Beranda
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Redaksi

© 2026 DemokrasiNews.co.id

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Redaksi
  • Advertorial
  • Nasional
  • Tokoh
  • Sosial Budaya
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Pemerintahan
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Olahraga

© 2026 DemokrasiNews.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Hayoo.... Mau Copas Ya? :D
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
https://demokrasinews.co.id/