DEMOKRASINEWS, Jakarta – Sejumlah daerah yang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 mulai bersiap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).
Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan kepada stakeholder terkait agar tetap menerapkan dan patuh pada protokol kesehatan dan mengedepankan keselamatan siswa, guru, dan perangkat sekolah lainnya.
“Pada prinsipnya, PTM harus dipersiapkan dengan baik, tidak boleh sembarangan. Sarana dan prasarana yang mendukung terpenuhinya protokol kesehatan di sekolah harus memadai,” kata LaNyalla.
Menurutnya, sekolah yang akan tatap muka perlu disurvei kesiapan prokes dan SOP-nya seperti alur keluar masuk siswa dan guru agar tetap menjaga jarak. Juga fasilitas pendukung prokes seperti tempat cuci tangan, pengaturan jarak tempat duduk, ruangan yang berventilasi dan lain-lain.
“Kita menyadari para siswa sudah jenuh belajar secara daring. Belum lagi para orangtua yang bertambah tingkat stresnya karena harus mengajari anak-anaknya. Kalau terlalu lama pembelajaran virtual ini memang dampak psikologisnya tidak bagus,” katanya.
Selain sarana protokol kesehatan dan kepatuhan, LaNyalla meminta pelaksanaan sekolah tatap muka harus didukung terpenuhinya vaksinasi siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Paling tidak 80 persen siswa, pendidik dan perangkat sekolah sudah divaksin. Dengan jumlah seperti itu tentu memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkegiatan di sekolah. LaNyalla menyoroti vaksinasi terhadap siswa yang belum maksimal.
“Yang kemudian menjadi kekhawatiran kita adalah risiko PTM ini sangat besar sementara progres vaksinasi anak usia 12-17 tahun masih rendah. Harapannya vaksinasi siswa dioptimalkan sebelum tatap muka dilakukan,” ujar Senator asal Jawa Timur itu.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 21 Agustus 2021, dari target 26,7 juta anak, baru 9,17 persen atau 2,4 juta anak menerima vaksinasi dosis pertama. Sedangkan 4,49 persen atau 1,19 juta anak telah menerima dosis lengkap.
Terpenting lagi, jelas LaNyalla, para siswa mendapatkan izin dari orang tua dalam mengikuti kegiatan belajar tatap muka. Dukungan orangtua sangat perlu supaya pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal negatif di kemudian hari.
“Kita berharap semua proses pembelajaran tatap muka berjalan lancar dan aman. Pastikan tidak muncul kasus positif Covid-19 dari sekolah. Makanya perlu dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, siswa dan orangtua siswa,” jelasnya.
Satgas Penanganan Covid-19 telah memberi lampu hijau bagi wilayah tertentu, yakni dengan PPKM level 1-3 untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas. Untuk daerah dengan PPKM level 4 masih diwajibkan belajar secara daring 100 persen.
Beberapa wilayah di Pulau Jawa-Bali merespons arahan Satgas tersebut. Seperti Pemprov DKI Jakarta berencana membuka sekolah tatap muka terbatas 30 Agustus mendatang. Sedangkan Pemprov Jawa Timur juga telah bersiap di beberapa kota yang wilayahnya sudah masuk PPKM level 2 dan 3.( DPD-RI KabarSenator)
Tim DemokrasiNews
