DEMOKRASINEWS, Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan negara memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak pandemi, termasuk anak-anak. Pemerintah saat ini sedang mematangkan skema perlindungan bagi anak yang mengalami keterpisahan dengan orangtuanya karena pandemi.
Pandemi telah menyebabkan anak terpisah dengan orangtuanya karena disebabkan isolasi mandiri atau orangtua yang meninggal dunia. Mensos menyatakan, negara perlu mengalokasikan anggaran untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami keterpisahan dengan orangtuanya, termasuk anak yatim.
Mensos Risma menyatakan tengah membicarakan kemungkinan adanya alokasi anggaran untuk keperluan itu dengan Kementerian Keuangan.
“Saya sudah berbicara dengan ibu Menkeu agar bisa didukung dari anggaran. Bantuan untuk anak-anak tersebut menjadi kewajiban negara. Sebagaimana amanat konstitusi pada Pasal 34 UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” kata Mensos Risma di Jakarta.
Pemerintah kini sedang mematangkan skema bantuan tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Karena memang tidak mudah memutuskan skema bantuan yang tepat disebabkan kondisi yang sangat beragam.
“Sekarang ini sedang dimatangkan. Tidak mudah menyusun skema bantuan memang, karena Indonesia ini luas dan karakteristik daerahnya macam-macam. Kalau aku kemarin di Surabaya enggak begitu luas, jadi mudah,” kata Mensos Risma.
Sementara Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyalurkan bantuan sembako kepada tukang becak dan paguyuban dokar di area Makam Sunan Giri. Bantuan terdiri dari 6 kilogram beras, multivitamin dan masker tersebut disalurkan bersama Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Gresik. Total ada 250 paket sembako yang dibagikan.
Wabup Gresik mengatakan, setidaknya bantuan ini mampu meringankan beban mereka. “Bantuan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah dan Lazisnu kepada pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya di area wisata religi.
Setidaknya bantuan ini mampu meringankan beban mereka. Semoga pandemi segera berakhir sehingga para pekerja dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” ujar Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik. ( DPP PDI Perjuangan )
Tim DemokrasiNews
