• Landing Page
  • Shop
  • Contact
  • Buy JNews
Senin, November 16, 2026
  • Login
Demokrasinews.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
Demokrasinews.co.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Terbitkan PMK 94/2021, Pemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Anggaran Daerah Guna Penanganan Covid -19

DemokrasiNews
29/07/2021
in Nasional, Ekonomi
Terbitkan PMK 94/2021, Pemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Anggaran Daerah Guna Penanganan Covid -19

DEMOKRASINEWS, Jakarta- Langkah percepatan penyaluran program perlindungan sosial (Perlinsos) di daerah dilakukan pemerintah di antaranya melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021. Ini bertujuan untuk optimalisasi dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), optimalisasi penggunaan dan penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.

“Inti dari PMK 94 ini sebetulnya ada tiga hal. Yang pertama adalah kita memberikan relaksasi terhadap penyaluran Dana Desa, jadi harapannya nanti dengan adanya penyaluran yang lebih baik maka tingkat serapan di daerah yang sampai langsung kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini akan meningkat drastis,” jelas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, dikutip pada laman resmi Kemenkeu, Kamis (29/07/2021).

Prima mengatakan, saat ini capaian untuk serapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa masih sangat rendah. Dari target anggaran sebesar Rp28,8 triliun, capaiannya saat ini baru sekitar Rp6,1 triliun.

Terbitkan PMK 94/2021, Pemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Anggaran Daerah Guna Penanganan Covid -19 Terbitkan PMK 94/2021, Pemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Anggaran Daerah Guna Penanganan Covid -19 Terbitkan PMK 94/2021, Pemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Anggaran Daerah Guna Penanganan Covid -19

“Ini merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pada saat pandemi, perlinsos ini harus betul-betul kita tingkatkan. Karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak,” lanjutnya

Selain hal itu, Prima juga menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah KPM BLT Desa setiap bulannya. Ia menyebut ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir ini. Ini berarti belum semua KPM menerima BLT Desa secara tetap, padahal harapannya dengan perlinsos ini para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai.

“Nah untuk itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi persyaratan yang tadinya ini dianggap merupakan penghambat tapi kita berikan relaksasi. Salah satunya adalah dengan bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging,” ujarnya.

Terbitkan PMK 94/2021, Pemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Anggaran Daerah Guna Penanganan Covid -19 Terbitkan PMK 94/2021, Pemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Anggaran Daerah Guna Penanganan Covid -19 Terbitkan PMK 94/2021, Pemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Anggaran Daerah Guna Penanganan Covid -19

Prima menegaskan bahwa BLT Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa. Jika ada desa yang jumlah KPM-nya masih kurang maka bisa melakukan penambahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.

“Saya harap teman-teman di pemda betul-betul mendorong agar perlinsos terutama BLT Desa ini kita betul-betul memberikan dampak yang signifikan. Jadi kalau ada permasalahan silakan didiskusikan. Dari Kemendes juga melakukan monitoring, dari kami juga melakukan monitoring, dan teman-teman di KPPN ini juga siap untuk membantu,” tukasnya.

Terkait program vaksinasi nasional, Prima mengatakan bahwa Presiden selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa tingkat vaksinasi di Indonesia perlu ditingkatkan, mulai dari satu juta per hari kemudian nanti harapannya bisa mencapai dua juta per hari. Maka, pemerintah pusat melakukan intervensi melalui pelibatan TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi.

“Untuk itu, kami betul-betul minta kerja sama dari pemda untuk bisa melakukan ini dengan baik. Dan kami akan melakukan intercept, jadi anggarannya kita ambil yang dari sebagian DAU kemudian kita bayarkan kepada TNI-Polri kemudian nanti akan kita perhitungkan,” tuturnya.

Sedangkan terkait pemantauan refocusing anggaran daerah, Prima mengharapkan agar pemda bisa menyampaikan laporannya secara rutin.

“Kami akan membuka suatu sistem monitoring, selain laporan reguler yang disampaikan tiap bulan kami akan menugaskan setiap daerah itu punya yang namanya account representative yang nanti akan langsung bertanya kepada Bapak-Ibu sekalian [dari pemda] untuk melihat update dari refocusing dan juga realisasi dari belanja-belanja yang tentunya ini untuk mendukung penanganan Covid-19 mulai dari belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial termasuk juga belanja untuk dukungan ekonomi terutama adalah UMKM,” pungkasnya. ( Humas Kemenkeu)

Tim DemokrasiNews


Berita Terkini

PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi
Politik

PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi

DemokrasiNews
14/11/2026
Ironi Pembangunan KTM Rawa Pitu: Infrastruktur Rusak, Mesin Penggilingan Padi Dilaporkan Hilang
Daerah

Ironi Pembangunan KTM Rawa Pitu: Infrastruktur Rusak, Mesin Penggilingan Padi Dilaporkan Hilang

DemokrasiNews
14/11/2026
Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual
Hukum & Kriminal

Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual

DemokrasiNews
14/11/2026
Negara Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Pahlawan Karhutla dan Tenaga Kesehatan, Pendidikan Anak Keluarga Dijamin
Nasional

Negara Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Pahlawan Karhutla dan Tenaga Kesehatan, Pendidikan Anak Keluarga Dijamin

DemokrasiNews
14/11/2026
Komisi X DPR Bakal Atur Penyetaraan Ijazah dalam Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Gibran
Nasional

Komisi X DPR Bakal Atur Penyetaraan Ijazah dalam Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Gibran

DemokrasiNews
14/11/2026
Sidak DPRD Tanggamus Temukan Beton Jalan Retak, Proyek Rp9,39 Miliar Jadi Sorotan
Pemerintahan

Sidak DPRD Tanggamus Temukan Beton Jalan Retak, Proyek Rp9,39 Miliar Jadi Sorotan

DemokrasiNews
13/11/2026

Related News

Ribuan Kader Bergerak, PAN Lampung Utara Gaspol Konsolidasi Besar Jelang Agenda Politik

Ribuan Kader Bergerak, PAN Lampung Utara Gaspol Konsolidasi Besar Jelang Agenda Politik

21/06/2026
DAI Ajak Masyarakat Lampung Timur Gunakan Hak Pilih: Jangan Lupa Nomor 2

DAI Ajak Masyarakat Lampung Timur Gunakan Hak Pilih: Jangan Lupa Nomor 2

19/10/2024
Inspektorat Tanggamus Sayangkan Teror Yang Diterima Ketua Komite SDN Binjai Wangi

Inspektorat Tanggamus Sayangkan Teror Yang Diterima Ketua Komite SDN Binjai Wangi

14/09/2020

Laman

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Redaksi
  • Beranda
  • Beranda
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Redaksi

© 2026 DemokrasiNews.co.id

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Redaksi
  • Advertorial
  • Nasional
  • Tokoh
  • Sosial Budaya
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Pemerintahan
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Olahraga

© 2026 DemokrasiNews.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Hayoo.... Mau Copas Ya? :D
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
https://demokrasinews.co.id/