• Landing Page
  • Shop
  • Contact
  • Buy JNews
Rabu, November 18, 2026
  • Login
Demokrasinews.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
Demokrasinews.co.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Wapres: RAN PE untuk Tingkatkan Perlindungan Hak Rasa Aman Masyarakat

DemokrasiNews
16/06/2021
in Nasional, Politik, Tokoh
Wapres: RAN PE untuk Tingkatkan Perlindungan Hak Rasa Aman Masyarakat

DEMOKRASINEWS, Jakarta – Isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi polemik di Tanah Air. Hal ini dapat memicu terjadinya berbagai kekerasan yang mengganggu sistem tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Untuk itu, pemerintah meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024, sebagai upaya meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman masyarakat dari tindak ekstremisme dan terorisme.

“Tujuan RAN PE yang saat ini akan kita luncurkan bersama adalah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia di dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada peluncuran RAN PE Tahun 2020-2024, yang berlangsung secara luring terbatas di Hotel Shangrila Jakarta, Rabu siang (16/06/2021).

Wapres: RAN PE untuk Tingkatkan Perlindungan Hak Rasa Aman Masyarakat Wapres: RAN PE untuk Tingkatkan Perlindungan Hak Rasa Aman Masyarakat Wapres: RAN PE untuk Tingkatkan Perlindungan Hak Rasa Aman Masyarakat

Menurut Wapres, perkembangan teknologi komunikasi serta informasi yang sangat dinamis menyebabkan arus informasi menyebar secara cepat melintas batas antarnegara, termasuk nilai-nilai radikalisme dan ekstremisme. Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian dan kompleksitas masalah-masalah internasional, regional, dan domestik. Padahal di tengah konteks pandemi Covid -19 saat ini, pemerintah perlu fokus pada pemulihan ekonomi nasional, peningkatan investasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Pembangunan dapat berjalan optimal dengan dukungan stabilitas keamanan yang kondusif,” ujarnya.

Wapres pun meminta agar seluruh pihak terkait dapat berkolaborasi menjalankan strategi pelaksanaan RAN PE secara komprehensif.

Wapres: RAN PE untuk Tingkatkan Perlindungan Hak Rasa Aman Masyarakat Wapres: RAN PE untuk Tingkatkan Perlindungan Hak Rasa Aman Masyarakat Wapres: RAN PE untuk Tingkatkan Perlindungan Hak Rasa Aman Masyarakat

“Saya minta agar RAN PE ini dilaksanakan dengan strategi yang komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, terukur, dan terpadu. Diperlukan kerja kolaboratif dan inklusif dari semua pihak,” tuturnya.

Selanjutnya, Wapres menegaskan bahwa tindak ekstremisme dan terorisme tidak ada keterkaitan dengan agama manapun, dan merupakan perilaku yang harus ditindak tegas.

“Tidak ada satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk melakukan ekstremisme dan terorisme,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wapres memaparkan hasil survei BNPT tahun 2020 yang menyebutkan potensi radikalisme berada di angka 14,0 (skala 0-100), sudah menurun dibanding tahun 2019 yang berada di angka 38,4. Namun, ia tetap meminta agar masyarakat selalu waspada dalam segala situasi dan kondisi.

“Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengapresiasi Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) yang telah menginisiasi acara “Peluncuran Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024″ ini.

“Saya harapkan peluncuran ini memperkuat komitmen semua pihak yang terkait untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam laporannya menyampaikan tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 yaitu untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi masyarakat yang diwujudkan ke dalam strategi dan program utama yang terdiri atas tiga pilar.

“Pilar pencegahan yang terdiri dari kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Yang kedua, pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional. Ketiga, pilar kemitraan dan kerja sama internasional,” papar Boy Rafli.

Acara ditutup dengan peresmian secara simbolik oleh Wapres dengan menekan layar sentuh LED dengan didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Kepala BNPT Boy Rafli Amar. (BPMI SETWAPRES/UN)

Sumber: https://setkab.go.id

Red DemokrasiNews 


Berita Terkini

PHE OSES Ajak 263 Mahasiswa dan Dosen di Lampung Kenali Strategi Industri Hulu Migas Lewat Ngopi Migas 2026
Pendidikan

PHE OSES Ajak 263 Mahasiswa dan Dosen di Lampung Kenali Strategi Industri Hulu Migas Lewat Ngopi Migas 2026

DemokrasiNews
18/11/2026
Progres Pembangunan Jalan Bandar Jaya–Mandala Capai 80 Persen, Pemprov Lampung Siapkan Rp20 Miliar pada 2027
Pemerintahan

Progres Pembangunan Jalan Bandar Jaya–Mandala Capai 80 Persen, Pemprov Lampung Siapkan Rp20 Miliar pada 2027

DemokrasiNews
17/11/2026
PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi
Politik

PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi

DemokrasiNews
14/11/2026
PDI Perjuangan Lampung Utara Gelar Aksi Bersih Sampah, Bupati Hamartoni Dukung Pengembangan Teba Modern
Politik

PDI Perjuangan Lampung Utara Gelar Aksi Bersih Sampah, Bupati Hamartoni Dukung Pengembangan Teba Modern

DemokrasiNews
14/11/2026
Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual
Hukum & Kriminal

Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual

DemokrasiNews
14/11/2026
Negara Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Pahlawan Karhutla dan Tenaga Kesehatan, Pendidikan Anak Keluarga Dijamin
Nasional

Negara Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Pahlawan Karhutla dan Tenaga Kesehatan, Pendidikan Anak Keluarga Dijamin

DemokrasiNews
14/11/2026

Related News

29 Motor Diamankan Polisi Saat Razia Balap Liar di Pringsewu

29 Motor Diamankan Polisi Saat Razia Balap Liar di Pringsewu

20/11/2023
Dampak Positif Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) tahun 2022, Lampung Timur Dilirik Tiga Investor 

Dampak Positif Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) tahun 2022, Lampung Timur Dilirik Tiga Investor 

22/07/2022
Terindikasi Belum Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK, 10 Proyek Dinas PUPR Lampung Timur Masuk Bidikan APH

Terindikasi Belum Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK, 10 Proyek Dinas PUPR Lampung Timur Masuk Bidikan APH

12/01/2025

Laman

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Redaksi
  • Beranda
  • Beranda
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Redaksi

© 2026 DemokrasiNews.co.id

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Redaksi
  • Advertorial
  • Nasional
  • Tokoh
  • Sosial Budaya
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Pemerintahan
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Olahraga

© 2026 DemokrasiNews.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Hayoo.... Mau Copas Ya? :D
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
https://demokrasinews.co.id/