DEMOKRASINEWS, Jakarata- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bendungan berkapasitas 40,53 juta meter kubik ini siap dilakukan impounding atau penggenangan awal untuk menjaga kontinuitas suplai air irigasi ke lahan pertanian di Sulsel.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelolaan sumber daya air dan irigasi terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Di samping itu kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.
“Pembangunan bendungan harus diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat segera dimanfaatkan karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Menteri PUPR dikutip dari laman Kementerian PUPR, Jumat (12/03/2021).
Progres fisik Bendungan Karalloe yang mulai dibangun sejak Desember 2013 ini sudah di atas 90 persen dan ditargetkan selesai pada Juli 2021. Dengan luas genangan 248,50 hektare, suplai air bendungan ini akan digunakan untuk mengairi lahan irigasi seluas 7.004 hektare, sumber air baku 440 liter per detik, pembangkit listrik mikrohidro 4,5 megawatt, dan pengendali banjir untuk Kabupaten Gowa sebesar 49 meter kubik per detik. Selain berfungsi sebagai konservasi air, bendungan ini juga memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata karena di sekelilingnya terdapat hutan sehingga udaranya masih sejuk dan bersih.
Lokasi Bendungan Karalloe berjarak 137 kilometer ke arah Tenggara Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Dengan dibangunnya bendungan ini yang disertai jaringan irigasi diharapkan dapat membantu petani untuk meningkatkan intensitas tanamnya.
Pengerjaan konstruksi bendungan terbagi dalam dua paket yakni Paket I mencakup pembangunan bendungan utama, bangunan pelimpah, relokasi dan rehabilitasi jalan menuju bendungan, dan terowongan pengelak dengan kontraktor pelaksana PT. Nindya Karya (Persero). Biaya pengerjaan Paket I bersumber dari APBN pada tahun anggaran jamak (2013-2019) sebesar Rp568 miliar.
Paket II merupakan lanjutan paket I yang dianggarkan sebesar Rp 657 miliar bersumber dari APBN tahun anggaran 2008 – 2020 (multi years). Pekerjaan paket II meliputi timbunan tubuh bendungan, proteksi galian, intake, instrumentasi, hidromekanikal, serta pembangunan instrumen yang bersifat mekanikal dan elektrik dengan kontraktor KSO (kerja sama operasional) PT Nindya Karya (Persero)-PT. Rezeki. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)
Tim Redaksi DemokrasiNews
