DEMOKRASINEWS, Metro – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pro terhadap rakyat menjadi konsentrasi Calon Wali dan Wakil Walikota Metro Anna Morinda dan Fritz Akhmad Nuzir untuk memprioritaskannya.
Hal itu tertuang dalam komitmen politik yang ditandatangani Anna-Fritz usai kegiatan Rakercabsus dan Musancab DPC PDI-Perjuangan Kota Metro, berlangsung di kantornya, Jl. RA Kartini, Kel. Banjarsari, Kec. Metro Utara,pada Selasa lalu (13/10/2020).
Calon Walikota Metro Anna Morinda menyampaikan bahwa terdapat empat komitmen politik yang telah ditandatangani Anna-Fritz. Penandatangan tersebut disaksikan langsung oleh Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung Sudin, SE.
“Empat komitmen politik kami untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Metro telah Anna-Fritz tandatangani. Penandatangan kemarin disaksikan langsung oleh seluruh pengurus DPD, DPC, PAC dan badan sayap partai yang hadir,” ucap Anna Morinda kepada media, Kamis (29/10/2020).
Berikut Empat point komitmen politik yang telah ditandatangani Anna-Fritz :
1. Bahwa kami adalah warga Negara yang taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa kami memegang teguh cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
3. Bahwa kami, berjuang sepenuhnya mewujudkan Dasa Prasetya Partai dan menjadikan perjuangan ini sebagai Kontrak Politik yang mengikat kami dengan PDI Perjuangan dan Rakyat Kota Metro untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
A. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945 serta menjaga Kebhinnekaan Bangsa.
B. Memperkokoh budaya gotong-royong dalam memecahkan masalah bersama.
C. Memperkuat Ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agrarian, pemberian proteksi, perlunasan akses pasar, dan permodalan.
D. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.
E. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.
F. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.
G. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.
H. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
I. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
J. Menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia.
4. Bahwa kami akan mewujudkan APBD yang pro Rakyat.
Bahwa pelaksanaan Komitmen Politik ini adalah sebagai satu kesatuan Kontrak Politik sebelumnya dan menjadi kontrak politik bagi seluruh Petugas Partai di Eksekutif dan Legislatif. (Rilis)
Tim Redaksi DemokrasiNews
