DEMOKRASINEWS, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu telah memerintahkan jajarannya melakukan pembenahan besar-besaran dan menyeluruh untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyusun strategi untuk terus berupaya mendorong produksi garam yang sesuai standar garam industri di tanah air. Kebutuhan garam industri diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya.
”Kebutuhan garam pada 2020 mencapai 4,4 juta ton, dengan 84 persen dari angka tersebut merupakan kebutuhan industri manufaktur, ditambah adanya pertumbuhan industri existing 5-7 persen serta penambahan industri baru,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Jumat (9/10).
Pihaknya, lanjut Agus, terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam upaya peningkatan kualitas garam produksi dalam negeri, di antaranya melalui perbaikan metode produksi serta penerapan teknologi baik di lahan maupun di industri pengolah garam.
“Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenrisek) telah mencanangkan beberapa program untuk dapat meningkatkan pemanfaatan garam lokal untuk sektor industri,” kata Menperin.
Agus mengungkapkan, program yang dimaksud antara lain implementasi teknologi garam tanpa lahan yang merupakan garam dari rejected brine Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kemudian mendorong pabrik pemurnian garam rakyat menjadi garam industri. “Ini telah dibangun di Gresik dengan kapasitas 40 ribu ton,” paparnya.
Selanjutnya dilakukan perbaikan lahan pergaraman dengan pembenahan lahan pergaraman terintegrasi minimum 400 hektare. “Pemerintah juga mendorong investasi pembangunan lahan garam industri di Nusa Tenggara Timur serta mendorong revitalisasi dan pengembangan pabrik garam farmasi oleh PT Kimia Farma,” lanjutnya.
Sumber : Biro Humas Kementrian/UN
Editor : Roy Choiri
