DEMOKRASINEWS, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama lima kali berturut-turut.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan agar catatan bagus terkait WTP itu jangan dinodai dengan persoalan seperti korupsi. Termasuk dalam mengelola dan mengamankan dana hasil refocusing untuk penanganan Covid-19.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membuka acara Rakornas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9). Rakornas tersebut diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Ganjar Pranowo yang sekaligus menerima penghargaan tersebut. Kemenkeu memberi penghargaan bagi pemda dalam dua kategori. Yakni yang telah meraih WTP 5 kali dan 10 kali berturut-turut.
Menurut Ganjar, Pemprov Jateng sebenarnya telah mendapat WTP sembilan kali berturut – turut.
“Tadi kami mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan untuk kategori (WTP) lima tahun berturut-turut. Sebenarnya kami sudah sembilan tahun berturut-turut tetapi karena grade-nya masih di bawah sepuluh maka terima kasih kami mendapatkan perhatian,” kata Ganjar usai menerima penghargaan.
Selain Pemprov Jateng yang meraih penghargaan lima kali berturut-turut, berapa kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan yang sama. Di antaranya Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Pekalongan.
Sementara untuk Kota Surakarta dan Kabupaten Jepara justru sudah lebih baik dengan mendapatkan penghargaan opini WTP atas laporan keuangan selama sepuluh kali berturut-turut.
Maka dari itu Ganjar meminta agar catatan bagus terkait WTP tersebut tidak dicederai atau dinodai dengan persoalan seperti korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya.
“Tadi catatannya bagus, WTP itu bersih ya jangan dinodai dengan persoalan. WTP bersih tapi ketika dicek ada korupsi, jangan sampai. Kita minta tidak hanya Pemprov tetapi juga Pemkab/Pemkot yang hasilnya juga bagus-bagus, Solo umpama lebih dari sepuluh. Yuk kita belajar semua, kita kelola duit negara dengan baik, WTP itu bagus dan hebat tetapi harus bersih,” ungkapnya.
Ganjar menambahkan adanya pandemi Covid-19 pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan WTP. Justru dengan adanya pandemi ini semua bisa governance. Menurut Ganjar selama pandemi ini yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan dana refocusing. Ia mengingatkan agar semua pihak prudent dan harus hati-hati.
“Jangan sampai dana yang lebih banyak, dana tidak terduga, dan dibelanjakan dengan gampang tetapi akuntabilitas kurang. Ini akan menodai WTP,” katanya.
Untuk itu sejak awal Pemprov Jateng sudah menerapkan cara untuk menjaga akuntabilitas dana refocusing tersebut. Caranya adalah menyiapkan anggaran secara rinci, digunakan untuk belanja apa, dan kapan eksekusinya. Setelah melalui proses itu maka filter terakhir adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang akan me-review anggaran belanja yang diajukan tersebut.
“Maka APIP dan Inspektorat di sini berperan. Inspektorat mereview dan menjadi benteng terakhir sebelum uang itu keluar. Agak lama kesannya tetapi ini bisa coba untuk mengamankan dan transparan. Kalau ini bisa didukung maka kami senang. Kami minta dukungan masyarakat kalau ada lelang tolong dong yang fair, jangan ada yang mengintervensi, fitnah dan sebagainya. Jangan ada kekuatan luar yang kalah kemudian ngamuk. Kita semua transparan dan lakukan dengan cara yang baik,” pungkasnya.(MI)
Tim Redaksi DemokrasiNews
