TANGGAMUS, DemokrasiNews.co.id – Pemkab Tanggamus lakukan pembinaan dan pengarahan Pj dan evaluasi Kakon di GSG komplek islamik centre Kotaagung. Pada sesi 2 ini di ikuti 10 kecamatan yaitu Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Wonosobo, Kelumbayan, Pugung, Kotim, Bulok, Kembuyan Barat, Talang Padang dan Kecamatan Air Naningan.
Sebelum memberikan pembekalan, Wakil Bupati AM Syafei, mengabsen satu persatu peserta dan memangil kedepan peserta yang terlambat hadir, sekaligus menegur peserta yang tidak sesuai mengunakan masker.
Usai pengucapan Panca Prasetia Korpri Pegawai Indonesia, Wakil Bupati menekankan Penjabat Kepala Pekon harus terdepan memberi contoh protokol kesehatan, mulai dari penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dan lainya. “Jangan sampai prilaku kita menjastifikasi diangap sebagai kebolehan di masyarakat,” ujarnya.
Dia mengatakan, menjadi Pj merupakan satu kehormatan dan amanah, juga menjadi tangung jawab. Artinya kepercayaan yang sudah di berikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hindari melakukan hal-hal yang tidak seharusnya di lakukan.
“Wajahnya pemda itu ada pada kalian semua, kalau kalian salah, pemkab akan diangap salah menyerahkan jabatan, karenanya harus diemban sesuai aturan,” jelasnya.
Menurut dia, untuk mendisiplinkan kinerja mereka, camat harus melakukan absen virtual dengan penjabat kepala pekon yang tidak masuk.
Dia juga mengatakan, pada RAPBPekon tahun 2021 kegiatannya bersinergi dengan pemkab salah satunya pengadaan ambulan pekon, karena fungsi sosialnya sangat besar.
“Dalam pelaksanaan kegiatan semua ada pungsinya masing-masing dan harus di libatkan, jangan sampai mempertaruhakan ASN,” harapnya.
Sementara Asisten 1 Faturrahman, menegaskan kalau bupati kecewa dengan kinerja sebagian Pj, karena banyaknya laporan masyarakat langsung ke bupati juga melalui media.
Bupati sangat berharap semua Pj agar melaksankan tugas melayani masyarakat dengan baik, termasuk melaksanakan tahapan pemilihan kepala pekon yang masih tertunda.
Menurut Faturrahman, Bupati mengangkat Pj itu karena ia yakin bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.
“Menjadi Pj itu adalah ujian bukan tujuan, karena ada tim yang akan mengevaluasinya, kalau dia baik pasti akan ada riwet sampai pada peningkatan karir, katanya.
Banyak keluhan masyarakat terkait penundaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sebagian belum direalisasikan, keluhan warga itu mereka sampaikan langsung ke bupati.
Dia mengharapkan para camat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, untuk melakukan evaluasi kinerja dan pertangungjawaban pengunaan dana desa.
“Jangan sampai karena pengelolaan dana desa bisa tergelincir, apalagi sampai pada vonis, selesai karir kalian, pemkab akan menandatangani pemberhentian dengan tidak hormat,” pungkasnya.
Pewarta : Suhaili
Editor : Roy Choiri
