DEMOKRASINEWS : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar setiap membuat kebijakan atau policy selalu merujuk kepada data sains dan juga saran dari saintis.
”Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar, ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemologi, minta saran dari pakar-pakar perguruan tinggi,” tutur Presiden saat memberikan arahan terkait Penanganan Covid-19, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/6).
Lebih lanjut, Presiden juga minta agar disiapkan Plan A, Plan B, dan Plan C-nya, agar betul-betul terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga.
”Hati-hati, informasi yang saya terima tadi pagi dunia sudah mendekati ke 10 juta kasus positif, hati-hati. Kita tidak ingin ikut terseret kepada angka-angka yang besar, Oleh sebab itu, perlu kita terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga,” imbuh Presiden.
Kepala Negara juga meminta untuk mengalkulasi, menghitung, dan menyiapkan antisipasi semuanya, baik rumah sakit darurat, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), kebutuhan tempat tidur, tempat tidur untuk isolasi.
”Baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rumah sakit rujukan betul-betul disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini,” kata Presiden.
Ia juga menyampaikan akan memantau terus, mengikuti, dan juga melihat data-data yang ada di Provinsi Jawa Timur.
”Kita harapkan dalam dua minggu ini betul-betul ada penurunan yang signifikan, baik R0-nya, baik Rt-nya, semuanya kita harapkan bisa turun sehingga kita bisa masuk ke sebuah tatanan normal baru dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa,” jelas Presiden.
Intervensi Berbasis Lokal
Usai mendengar paparan Wali Kota Madiun Maidi, Presiden memberikan ucapan selamat karena Madiun pada posisi risiko yang sangat rendah dan juga daerah-daerah yang lain agar strategi intervensi berbasis lokal ini betul-betul diperkuat, yaitu berkaitan dengan manajemen di kampung, desa, Rukun Warga (RW), maupun pondok pesantren.
”Saya kira kalau kita intervensinya berbasis lokal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wali saya kira akan lebih mudah untuk dikendalikan,” ungkap Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menitipkan pesan terutama untuk Bupati/Wali Kota, selain urusan kesehatan juga minta dipantau dan dilihat yang berkaitan dengan bansos jangan sampai ada yang tercecer.
”Kalau ada yang tercecer tolong diatasi oleh provinsi, Gubernur atau oleh Wali Kota di tingkat kota atau oleh Bupati di tingkat kabupaten sehingga masyarakat yang memerlukan bantuan betul-betul bisa mendapatkan,” tuturnya.
Berkaitan dengan stimulus ekonomi, Presiden menjelaskan agar Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga harus berpikiran untuk masuk ke sini.
”Dari nasional dari pusat ada, tapi kalau dari daerah juga ada ini akan jauh lebih baik. Selain untuk menyiapkan anggaran untuk stimulus ekonomi di APBD,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta yang berkaitan dengan belanja APBD ini dipercepat baik belanja-belanja modal, belanja barang segera dilakukan agar terjadi percepatan pertumbuhan di tingkat masyarakat.
Apresiasi Kepala Negara juga disampaikan terkait kemampuan perusahaan untuk melakukan kecepatan pergeseran, menggeser situasi dari yang sebelumnya tidak memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) kemudian digeser memproduksi APD dan masker.
Artinya, lanjut Presiden, secara cepat pengusaha bisa menyesuaikan dari kebutuhan pasar yang ada.
”Kita harapkan saya juga baru kemarin mendapat informasi bahwa Indonesia sekarang telah mampu memproduksi kurang lebih 17 juta APD setiap bulannya,” jelasnya.
Diakui Presiden, sudah sejak minggu yang lalu telah memberikan dorongan agar kebutuhan di dalam negeri dicukupi kurang lebih 5 juta dan sisanya bisa diekspor, baik itu APD maupun masker.
”Nanti kalau ada waktu saya enggak tahu, saya ingin berkunjung ke Probolinggo ini ya di Kepanjen,” pungkas Presiden.
Turut hadir dalam agenda tersebut Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Menparekraf Wishnutama, Menkes Terawan, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (UN/EN)
Sumber SetKab RI
Tim Redaksi DemokrasiNews
