DEMOKRASINEWS,Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk meminta kejelasan mengenai pencairan uang nasabah Tapera Pensiunan PNS yang sudah setahun lebih tidak dapat dicairkan.
Dalam kesempatan menggunakan hak bicaranya, Endro S. Yahman juga menuntut pemerintah untuk secepatnya memberikan penjelasan kepada rakyat, pensiunan nasabah Tapera Pensiunan PNS, melalui media massa dan sosial media mengenai berlarutnya pencairan uang nasabah tersebut.
Mirisnya lagi uang nasabah yg sudah mengendap satu tahun ini tidak mendapatkan kompensasi penambahan nilai dalam bentuk bunga bank.
Demikian diungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Lampung Satu ini dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Senin (05/10/2020).
“Sekali lagi saya meminta kepada pemerintah agar menjelaskan. Harus ada penjelasan secara resmi dari pemerintah kepada rakyat melalui media.
Apalagi ini masa pandemi, para pensiunan sudah menjerit. Kalau perlu kita bikin Panja. Karena ini menjadi masalah di daerah, kita ditanyakan terus mengenai masalah ini,” jelasnya.
Lebih lanjut pemerintah tidak boleh lepas tangan, Negara harus hadir, jangan lempar tanggung jawab antar kementerian.
Diungkapkannya, protes dan tuntutan agar Kementerian PANRB memberikan klarifikasi yang tuntas kepada rakyat. persoalan ini sudah yang ketiga kalinya diangkat dalam Raker Komisi II DPR RI dengan MenPANRB.
“Ini sudah ketiga kalinya saya berbicara mengenai hal ini. Dan nampaknya pemerintah kurang serius (menyikapi keresahan rakyat mengenai hal ini),” ungkapnya.
“Dulu juga sudah dipanggil dari unsur Kementerian (agar dapat memberikan kejelasan mengenai persoalan ini), tapi juga tidak ada kejelasannya. Jadi, saya meminta bapak Menteri maupun BKN menjelaskan secara formal kepada publik, sebenarnya kapan itu mau dibayarkan, sehingga persoalan ini menjadi terang dan tidak berlarut-larut. Dan menjelaskan juga apa permasalahannya bila itu tidak (atau belum) dibayarkan juga,” imbuh Endro S. Yahman.
Pria yang juga berprofesi sebagai Dosen Teknik Lingkungan di FT Trisakti, Jakarta ini menjelaskan bahwa penjelasan dan keseriusan pemerintah untuk menjawab kekhawatiran rakyat yang menjadi nasabah Tapera Pensiunan PNS itu sangat ditunggu-tunggu di daerah.
“Ini kan juga sudah ditunggu di daerah. Ini sudah setahun lebih, yang pensiun juga sudah bertambah, tapi belum juga keluar. Tolong pak Menteri maupun BKN menjelaskan secara formal kepada publik, sebenarnya kapan itu mau dibayarkan. Dan menjelaskan juga apa permasalahannya bila itu tidak (atau belum) dibayarkan juga,” tuntut Endro S. Yahman.
Menurutnya, kekhawatiran para pensiunan PNS nasabah Tapera cukup kuat, terlebih lagi dengan maraknya kasus gagal bayar dana nasabah seperti yang menimpa nasabah Jiwasraya, serta keadaan ekonomi rakyat yang makin terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Rakyat khawatir uang itu hilang, apalagi dengan adanya kasus Jiwasraya. (Padahal persoalan Tapera Pensiunan PNS ini) hanya soal perubahan kelembagaaan. Namun uang yang tertunda-tunda (pencairannya) ini adalah uang yang menurut pensiunan PNS cukup besar. Sudah lebih dari setahun, lalu bunga Tapera para pensiunan itu bagaimana,” ungkap Endro Suswantoro Yahman. [ * ]
Tim Redaksi DemokrasiNews
