DEMOKRASINEWS, Jakarta – Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang diterapkan pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat menuai hasil positif. Di mana beberapa daerah-daerah tertentu yang lebih kecil, seperti kecamatan atau kelurahan yang menjadi sumber penularan Covid-19 dikendalikan melalui mobilitas penduduknya.
Saat ini beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliputi satu kabupaten atau kota. “Maka dari itu diarahkan Presiden Joko Widodo agar kita mampu selain melakukan PSBB, untuk bisa fokus lebih kecil lagi di mana kasus itu berada,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, pada Kamis (1/10/2020), di Jakarta.
Dengan keberhasilan PSBM, maka daerah lain sekitarnya yang masih dalam satu kabupaten atau kota yang sama, atau provinsi yang sama, tidak harus melakukan PSBB. Mengingat penanganan masalah harus dilakukan pada titik penularan tersebut.
Kaji Biaya SwabWiku menyampaikan, pemerintah terus mengkaji biaya tes usap atau swab test agar terjangkau oleh masyarakat. Sementara ini kisaran harga yang beredar di masyarakat antara Rp439 ribu sampai Rp797 ribu.
“Harga swab masih terus dikaji pemerintah. Karena kita ingin memastikan bahwa harga swab tersebut betul-betul dapat terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Wiku dalam rilis Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa penyelenggara tes swab itu bervariasi dan sesuai biaya yang dikeluarkan. Dan tidak menghilangkan sisi keuntungan dalam tes swab tersebut.
“Tentunya pasti mengambil untung harus dilakukan, tetapi dalam jumlah yang terbatas karena ini adalah masalah pandemi. Sehingga toleransi yang terjadi secara keseluruhan itu nanti akan kami umumkan ke publik setelah kajian selesai,” kata Wiku Adisasmito.
Terkait penanganan pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG), disampaikan Wiku, pemerintah sedang mempersiapkan hotel berbintang dua dan tiga, kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan PHRI serta pemerintah daerah setempat. Total saat ini ada 4.100 kamar tersedia di DKI Jakarta begitu juga provinsi prioritas sudah ada ribuan tempat tidur untuk pasien OTG. (UN)
Sumber SetKab RI
Tim Redaksi DemokrasiNews
