DEMOKRASINEWS : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan akan terus fokus mempercepat belanja infrastruktur terutama yang berdampak langsung dalam mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat lewat Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) yang bertujuan membantu pemulihan ekonomi nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Kementerian PUPR pada tahun 2020 akan fokus agar semua program kerja pada kuartal ketiga ini dapat digenjot, (bahkan sebagian yang berada) di kuartal keempat bisa ditarik ke depan, baik program padat karya maupun program reguler. Pembangunan infrastruktur diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pemulihan kondisi ekonomi,” kata Menteri PUPR dalam acara Dialog TVRI bertajuk Bangkit Menuju Indonesia Maju, pada Senin (17/8). Hadir pula dalam dialog secara virtual tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Dikatakan Menteri Basuki pada tahun anggaran 2020, APBN merupakan instrumen yang kini sangat diharapkan untuk pengungkit pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi Pandemi Covid-19. Untuk itu sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional dengan mempercepat realisasi fisik dan keuangan.
Kementerian PUPR telah melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sehingga pagu Kementerian PUPR saat ini menjadi sekitar Rp83,97 triliun. Dari total alokasi tersebut, sebesar Rp11,52 triliun diperuntukkan untuk Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).
Tercatat hingga pertengahan Agustus tahun 2020 (per 17 Agustus), penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar sudah senilai Rp36,47 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp83,97 triliun (44 %). Sedangkan khusus untuk program PKT rutin Kementerian PUPR telah telah disalurkan sebesar Rp6,84 triliun atau sebesar 60,14%.
Selain mengalokasikan anggaran program PKT rutin tahun 2020 sebesar Rp 11,5 triliun dengan target penerima manfaat 614.480 orang, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 654 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.000 orang.
“Dengan menjadi skema padat karya, pekerjaan yang bisa dikurangi penggunaan alat berat diganti dengan memaksimalkan tenaga manusia. Kita tidak ingin bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan pada saat Pandemi seperti ini,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terdapat dua variabel penting untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni konsumsi dan investasi. “Kedua variabel ini berkontribusi hampir 90% dari ekonomi Indonesia. Untuk itu pemerintah melalui APBN akan terus berjuang menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat sehingga konsumsi masyarakat bisa kembali pulih,” kata Menkeu.
Dikatakan Menkeu Sri Mulyani, pada kuartal ketiga semua Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian PUPR agar segera membelanjakan APBN terutama untuk yang langsung bisa dirasakan masyarakat manfaatnya seperti program padat karya. (BKP Kementerian PUPR/EN)
Sumber SetKab RI
Tim Redaksi DemokrasiNews
