DEMOKRASINEWS, Palembang Sumsel, 18 Oktober 2026 — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan perlunya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel). Ia meminta seluruh unsur terkait memperkuat operasi terpadu, mengevaluasi efektivitas pemadaman, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla Sumsel di Palembang, Minggu (18/10). Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumsel, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran pemerintah daerah.
Kristomei menekankan bahwa penanganan karhutla harus mengacu pada arahan Presiden tentang kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu menyelaraskan program serta mengerahkan sumber daya secara terpadu.
BNPB juga meminta evaluasi berkala terhadap pengerahan ribuan personel gabungan dan armada pendukung, termasuk helikopter. Evaluasi harus mengukur efektivitas operasi berdasarkan perkembangan luas kebakaran dan jumlah titik panas (hotspot).
Untuk mempercepat penanganan, BNPB mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah rawan kebakaran. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab, peta pembagian tugas, serta data personel dan peralatan yang jelas.
BNPB turut mendorong pengujian efektivitas teknologi pemadaman, mulai dari water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis natrium klorida (NaCl) hingga inovasi penggunaan dry ice. Setiap metode harus diuji secara ilmiah, tepat sasaran, dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Dalam pemetaan spasial yang diselaraskan dengan data Kementerian ATR/BPN, BNPB mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di Sumsel. Area tersebut mencakup perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), kawasan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung. Sejumlah titik api ditemukan di sekitar perbatasan area berizin, sehingga memunculkan dugaan pembukaan atau perluasan lahan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Atas temuan itu, BNPB mendorong aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pembakaran dan menindak pelaku berdasarkan bukti, baik perorangan maupun korporasi. Langkah penegakan hukum dinilai penting untuk mencegah kebakaran berulang setelah petugas melakukan pemadaman.
BNPB juga menyoroti perlunya solusi jangka panjang untuk mencegah kebakaran di lahan gambut Sumsel dan Kalimantan. Upaya tersebut mencakup optimalisasi tata kelola air dan kanal guna menjaga kelembapan gambut serta mengurangi risiko kebakaran di lapisan tanah.
Kristomei menegaskan empat pilar penanganan bencana, yakni kolaborasi, responsif, inovatif, dan—sebagaimana tercantum dalam arahan—“siderisasi”. Penanganan harus berlangsung cepat dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah kebakaran meluas serta menekan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Ia juga meminta posko memastikan akurasi laporan personel agar kebutuhan operasional, keselamatan, kesejahteraan, dan pemeriksaan kesehatan petugas terpenuhi sesuai kondisi sebenarnya.
Usai rapat, Kristomei bersama Kepala BMKG meninjau lokasi karhutla melalui udara menggunakan helikopter, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dalam peninjauan tersebut, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi.
Temuan itu menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pemadaman, memperkuat koordinasi operasi darat dan udara, serta menentukan langkah lanjutan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.( Red/Info Bencana BNPB )
